Advertisement
DPR Akhirnya Tunda Pembahasan RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Ilustrasi menonton siaran televisi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI akhirnya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan alasan pembahasan RUU ini dikhawatirkan menekan demokrasi, khususnya terkait dengan perkembangan media.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan pembahasan RUU Penyiaran baru akan dimulai setelah melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Advertisement
“Belum dimulai pembahasannya. Nanti saat pembahasan dimulai, kita akan libatkan semua stakeholder media. Baik itu Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) maaupun Dewan Pers. Semuanya akan kita terima masukannya,” kata Dave dalam siaran pers, Rabu (19/6/2024).
Dengan melibatkan banyak pihak, dirinya berharap substansi RUU ini bisa mencakup semua kinerja media, dan khususnya di sektor penyiaran. Baik itu konten kreator, pembuat film, atau pemangku kepentingan lainnya.
“Semua memberikan masukannya untuk memastikan perkembangan dunia penyiaran dapat berkembang dengan baik, sekaligus menyokong kemajuan bangsa dan negara,” tambahnya.
Adapun Dave tidak membantah proses revisi UU Penyiaran yang lahir pada 2002 itu sarat kepentingan sehingga menyebabkan prosesnya tidak kunjung rampung.
BACA JUGA: Jurnalis dan Pegiat Media Jogja Tolak RUU Penyiaran
BACA JUGA: Akademisi UMY Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Dihentikan
Meskipun beberapa substansi mengenai UU Penyiaran sudah diatur di dalam UU Cipta Kerja, sambungnya, tetapi masih ada beberapa hal lainnya yang menjadi perdebatan.
“Khususnya kondisi era digitalisasi yang mungkin waktu ketika pertama kali dibuat UU Penyiaran pada 2002 tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan perkembangan dunia digitalisasi media sosial layanan OTT (Over The Top) berkembang seperti ini,” ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai revisi UU Penyiaran tetap perlu dilakukan meskipun mesti ditunda. Mengingat cukup banyak hal-hal yang saat ini menjadi perdebatan.
“Ada banyak hal-hal yang menjadi perdebatan. Nah hal inilah yang kita menjadi masukan dan juga kita putuskan untuk kita tunda dulu pembahasannya,” kata Dave.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Gandeng PPATK
KPK Sebut Debitur LPEI Terindikasi Fraud Ada 15 Perusahaan
BCA UMKM Fest 2025 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
Advertisement
Infrastruktur Vital Gaza di Ambang Kehancuran
Polisi Cokok 4 Pelaku Pengeroyokan dan Penculikan di Jaksel
Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
SAR Gabungan Belum Temukan Korban KMP Tunu Pratama Jaya
Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Mahkamah Konsitusi Diminta Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Dua Dosen Pelaku Pelecehan Seksual kepada Mahasiswa di Makassar Ditahan Polisi
Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Pidana, Ini Alasan dari Jaksa
Kepulauan Barat Daya Jepang Diguncang Seribu Gempa Dua Pekan Berturut-turut
Advertisement
Dituntut Tujuh Tahun Penjara dari Kasus Importasi Gula, Tom Lembong Heran
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Penerbangan Rute Jogja ke Karimunjawa, Harga Tiket Rp1 Jutaan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Investor Menghilang, Pembangunan Kereta Gantung ke Gunung Rinjani Batal
- Hamas Bakal Umumkan Soal Keputusan Gencatan Senjata di Gaza Setelah Konsultasi
- Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Perusahaan PLN
- Ungkap Mafia Beras, Menteri Amran Tak Gentar Diintimidasi
- Rp1,79 Triliun Bantuan Operasional Sekolah madrasan dan RA Segera Cair
- KPK Usut Permintaan Komitmen Fee dalam Pengadaan di MPR
- Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Penuh Kampung Haji Indonesia Segera Terealisasi
Advertisement
Advertisement
