Advertisement
DPR Akhirnya Tunda Pembahasan RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Ilustrasi menonton siaran televisi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI akhirnya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan alasan pembahasan RUU ini dikhawatirkan menekan demokrasi, khususnya terkait dengan perkembangan media.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan pembahasan RUU Penyiaran baru akan dimulai setelah melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Advertisement
“Belum dimulai pembahasannya. Nanti saat pembahasan dimulai, kita akan libatkan semua stakeholder media. Baik itu Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) maaupun Dewan Pers. Semuanya akan kita terima masukannya,” kata Dave dalam siaran pers, Rabu (19/6/2024).
Dengan melibatkan banyak pihak, dirinya berharap substansi RUU ini bisa mencakup semua kinerja media, dan khususnya di sektor penyiaran. Baik itu konten kreator, pembuat film, atau pemangku kepentingan lainnya.
“Semua memberikan masukannya untuk memastikan perkembangan dunia penyiaran dapat berkembang dengan baik, sekaligus menyokong kemajuan bangsa dan negara,” tambahnya.
Adapun Dave tidak membantah proses revisi UU Penyiaran yang lahir pada 2002 itu sarat kepentingan sehingga menyebabkan prosesnya tidak kunjung rampung.
BACA JUGA: Jurnalis dan Pegiat Media Jogja Tolak RUU Penyiaran
BACA JUGA: Akademisi UMY Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Dihentikan
Meskipun beberapa substansi mengenai UU Penyiaran sudah diatur di dalam UU Cipta Kerja, sambungnya, tetapi masih ada beberapa hal lainnya yang menjadi perdebatan.
“Khususnya kondisi era digitalisasi yang mungkin waktu ketika pertama kali dibuat UU Penyiaran pada 2002 tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan perkembangan dunia digitalisasi media sosial layanan OTT (Over The Top) berkembang seperti ini,” ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai revisi UU Penyiaran tetap perlu dilakukan meskipun mesti ditunda. Mengingat cukup banyak hal-hal yang saat ini menjadi perdebatan.
“Ada banyak hal-hal yang menjadi perdebatan. Nah hal inilah yang kita menjadi masukan dan juga kita putuskan untuk kita tunda dulu pembahasannya,” kata Dave.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya
Amerika Serikat Beli 2 Juta Dosis Obat HIV untuk Bantuan
43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
Advertisement
Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
DPR RI Akhirnya Resmi Batalkan Tunjangan Rumah
Stok Beras 4 Juta Ton, Indonesia Tidak Impor Beras
Kapuspen TNI Sebut Massa yang Anarkis Sudah Terorganisir
Advertisement
Barang Jarahan di Rumah Ahmad Sahroni Dikembalikan
Polda Jatim Tetapkan 43 Tersangka Kerusuhan di Surabaya
BEM SI Tetap Akan Lanjutkan Demo, Tunggu Situasi Kondusif
Anggota Badan Intelijen Strategis TNI Ditangkap Brimob, Ini Kronologinya
Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Berlanjut Hari Ini
Advertisement
Di AS, Departemen Pertahanan Segera Diubah Jadi Departemen Perang
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tetapkan 43 Tersangka Aksi Anarkis dalam Demo di Jakarta
- Komisi V DPR RI Minta Fasum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
- Grab Luncurkan Gercep, Layanan untuk Melindungi Mitra
- Mentan Klaim Beras SPHP akan Banjiri Pasar Tradisional Hingga Ritel Modern
- Giorgio Armani, Perancang Busana Ternama Italia Meninggal Dunia
- Bila Butuh Keterangan Nadiem Makarim, KPK Koordinasi dengan Jampidsus
- Prabowo Ketemu Xi Jinping Bahas Tanggul Laut Hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Advertisement
Advertisement
