Advertisement
DPR Akhirnya Tunda Pembahasan RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Ilustrasi menonton siaran televisi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI akhirnya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan alasan pembahasan RUU ini dikhawatirkan menekan demokrasi, khususnya terkait dengan perkembangan media.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan pembahasan RUU Penyiaran baru akan dimulai setelah melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Advertisement
“Belum dimulai pembahasannya. Nanti saat pembahasan dimulai, kita akan libatkan semua stakeholder media. Baik itu Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) maaupun Dewan Pers. Semuanya akan kita terima masukannya,” kata Dave dalam siaran pers, Rabu (19/6/2024).
Dengan melibatkan banyak pihak, dirinya berharap substansi RUU ini bisa mencakup semua kinerja media, dan khususnya di sektor penyiaran. Baik itu konten kreator, pembuat film, atau pemangku kepentingan lainnya.
“Semua memberikan masukannya untuk memastikan perkembangan dunia penyiaran dapat berkembang dengan baik, sekaligus menyokong kemajuan bangsa dan negara,” tambahnya.
Adapun Dave tidak membantah proses revisi UU Penyiaran yang lahir pada 2002 itu sarat kepentingan sehingga menyebabkan prosesnya tidak kunjung rampung.
BACA JUGA: Jurnalis dan Pegiat Media Jogja Tolak RUU Penyiaran
BACA JUGA: Akademisi UMY Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Dihentikan
Meskipun beberapa substansi mengenai UU Penyiaran sudah diatur di dalam UU Cipta Kerja, sambungnya, tetapi masih ada beberapa hal lainnya yang menjadi perdebatan.
“Khususnya kondisi era digitalisasi yang mungkin waktu ketika pertama kali dibuat UU Penyiaran pada 2002 tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan perkembangan dunia digitalisasi media sosial layanan OTT (Over The Top) berkembang seperti ini,” ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai revisi UU Penyiaran tetap perlu dilakukan meskipun mesti ditunda. Mengingat cukup banyak hal-hal yang saat ini menjadi perdebatan.
“Ada banyak hal-hal yang menjadi perdebatan. Nah hal inilah yang kita menjadi masukan dan juga kita putuskan untuk kita tunda dulu pembahasannya,” kata Dave.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dubes Turki untuk PBB Prihatin Atas Anak Jadi Korban Konflik Bersenjata
Ridwan Kamil Diarahkan Golkar ke Pilgub Jabar
Pilkada 2024, Krisdayanti Populer Bukan Cerminan Tingkat Keterpilihan
239 Instansi Terdampak Kena Serangan Siber PDNS
Advertisement
Rekrutmen Pekerja lewat Medsos Jadi Modus Perdagangan Orang
Genjot FOLU Net Sink 2030, KLHK Jalin Kesepakatan dengan Bezos Earth Fund
Online Scam Jadi Tren Baru Kasus Perdagangan Orang di Indonesia
Advertisement
Jokowi Sebut Stok Beras di Gudang Bulog Melimpah
Lokasi Rumah di Karanganyar Setelah Pensiun Ditentukan Sendiri oleh Jokowi
Presiden Jokowi Pastikan Beras Bansos Kualitasnya Premium
Advertisement
Daftar 20 Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2024, Indonesia Masuk?
Berita Pilihan
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 28 Juni 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Gunung Batu di Tiongkok Dijuluki Ujung Pisau Berkat Bentang Alamnya yang Unik
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Kominfo Ancam Platform Telegram Jika Tak Menutup Akses Konten Judi Online
- Menkopolhukam: Kami Lakukan Pendalaman Serangan Siber ke PDN
- Prediksi BMKG Kamis 27 Juni 2024: Mayoritas Wilayah Indonesia Berawan
- Bentrok PKL Wisata Puncak vs Satpol PP, 1 Petugas Terluka
- Kapolri Lakukan Mutasi Sejumlah Pejabat di Polda Metro Jaya
- Nana Sudjana Berkomitmen Selesaikan Dampak Krisis Iklim di Jateng
- Jokowi Jalan-jalan di Mal Kota Palangakaraya
Advertisement
Advertisement
