Heboh Soal Pernyataan Propaganda Rusia, Presiden Jokowi Angkat Bicara

Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengaku pernyataannya tentang terminologi politik propaganda Rusia diambil dari sebuah artikel yang berjudul The Russian "Firehose of Falsehood" Propaganda Model yang dirilis oleh International Security and Defense Policy Center of the RAND National Defense Research Institute.

Pernyataan itu menurutnya tidak merujuk pada negara tertentu. "Iya ini kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia tapi terminologi  dari artikel di RAND corporation. Sehingga ya memang tulisannya seperti itu, bahwa yang namanya semburan kebohongan," katanya seusai menghadiri HUT Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Menurutnya, semburan dusta (firehouse of falsehood) atau semburan hoaks bisa mempengaruhi dan membuat ragu dan membuat ketidakpastian. Tak hanya itu, Jokowi menambahkan politik semacam itu seringkali dipakai di beberapa negara tanpa didukung oleh data-data yang konkrit.

"Sekali lagi ini bukan urusan negara, kita Indonesia dan Rusia bukan saya dengan Presiden Putin sangat-sangat baik hubungannya," tegasnya.

Istilah 'Propaganda Rusia' ini mencuat pertama kali pada 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden.

Presiden Jokowi sempat menyinggung politik ala Rusia ini saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos, Graha Pena, Surabaya pada Sabtu (2/2/2019) di sela-sela kunjungannya ke Jawa Timur.

Akibat pernyataannya ini, Kedutaan Rusia pun angkat bicara. Pernyataan resmi Rusia termuat dalam akun Twitter resmi Kedubes Rusia Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta), Senin (4/2/2019) pukul 11.55 WIB.

"Sebagaimana diketahui istilah “propaganda Rusia” direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," jelas laporan itu.

Dalam hal ini, "Propaganda Rusia" merupakan ungkapan dari media AS terkait dugaan kolusi antara agen intelijen Rusia dengan tim kampanye Capres dari Partai Republik Donald Trump, untuk memengaruhi hasil Pilpres 2016 demi mengalahkan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com