Advertisement
Baasyir Batal Bebas, Buya: Kemarin Agak Tergesa-gesa
Buya Syafi'i Maarif. - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pembatalan pembebasan Abu Bakar Baasyir membuat Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif angkat bicara. Menurutnya, pembatalan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sebagai bentuk kegamangan pemerintah karena pemerintah dinilai tidak matang dalam mengambil keputusan.
Pria yang akrab disapa Buya ini menilai, pemerintah seharusnya menyelesaikan proses administratifnya terlebih dahulu baru menyampaikan kepada publik soal pembebasan Ba'asyir.
Advertisement
"Memang kemarin agak tergesa-gesa, harusnya diselesaikan administratifnya dulu, kan ada aturan [untuk taat NKRI] nah dia [Baasyir] enggak mau. Seharusnya sebelum disampaikan kepada publik itu diselesaikan dulu, itu ada kekurangan disitu," kata Buya Syafii usai menghadiri acara dialog kebangsaan di Mabes Polri, Minggu (27/1/2019).
Mantan Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu berharap Baasyir mau menandatangani pernyataan taat dengan Pancasila sebagai syarat pembebasan mengingat kondisinya sudah renta untuk tetap di penjara.
BACA JUGA
"Saya sesungguhnya sedih, dia sudah tua, sakit-sakitan, ada pembekuan darah, jantung, semestinya dia ikuti aturan Indonesia, saya kenal dia," jelasnya.
Buya juga mendorong Baaasyir untuk tetap mengikuti peraturan pemerintah untuk menandatangani ikrar setia dengan NKRI sebagai syarat pembebasan bersyaratnya seperti tertuang dalam Peraturan Menkumham tahun 2018.
"Tidak bisa dikesampingkan syarat itu, nanti yang lain juga minta seperti itu, heboh Republik ini nanti," jelas Buya Syafii.
Seperti diketahui, Baaasyir batal bebas karena tidak dapat memenuhi syarat formil yang diatur Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Kolombia Terkena Sanksi AS Gara-gara Gagal Perangi Narkoba
2 Tewas dalam Penembakan Kapal Bandar Narkoba oleh Militer AS
Timor Leste Akan Ditetapkan Jadi Anggota ASEAN 28 Oktober
Daftar Daerah di Jatim yang Mengalami Kenaikan Upah per 1 November
Advertisement
Polisi: Ibu Mahasiswa Unud Tak Ingin Proses Hukum Kematian Anaknya
Kurangi Hujan, Modifikasi Cuaca Dilakukan di Semarang dan Grobogan
Pembelian Pesawat Angkut A400M Akan Tiba 3 November
Pembangunan Layanan Kesehatan di Gaza Butuh Rp116,3 Triliun
Seorang Anggota Polisi di Bali Jadi Tersangka Pidana Perdagangan Orang
Advertisement
Bahlil Naikkan Tunjangan ASN Kementerian ESDM 100 Persen
Siap-siap! Insentif dari BI untuk Perbankan Akan Meluncur Desember
Usut Korupsi Pengadaan EDC, KPK Kumpulkan Data dari 15 Ribu SPBU
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Advertisement
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Berita Pilihan
Advertisement
Walhi Sebut Ada Potensi Pencemaran Lingkungan di Proyek PSEL
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Hama Tikus Masih Mengancam Petani Potorono, Khawatir Gagal Panen
- Banjir 70 Cm di Kaligawe Semarang Lumpuhkan Jalur Pantura
- Dana TKD Dipangkas, Banyumas Optmalkan Pendapatan Asli Daerah
- Puluhan Takmir Masjid Dapat Umroh Gratis dari Pemkab Sukoharjo
- Saatnya Liburan di Indonesia Aja Jadi Slogan Libur Akhir Tahun
- Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
- Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Advertisement
Advertisement
