Advertisement
Soal Pembebasan Baasyir, Mahfud MD: Prosedurnya Keliru
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai prosedur pembebasan Abu Bakar Baasyir tidak sesuai Peraturan Pemerintah No.99/2012 yang mengatur pembebasan bersyarat.
"Saya kira prosedurnya keliru kemudian organisatorisnya juga keliru," kata Mahfud MD ditemui di Gedung Pusat UGM, Jogja, seperti diberitakan Antara, Jumat (25/1/2019).
Advertisement
Mestinya, menurut PP No 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang melakukan pembebasan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Sesuai PP tersebut, kata dia, pembebasan bersyarat ditangani oleh Menkumham yang selanjutnya mendelegasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
"Nah, Yusril [Yusril Ihza Mahendra] itu kan bukan Menkumham, penasihat presiden juga bukan. Dia penasihat Pak Jokowi, bukan panasihat presiden," kata Mahfud.
Selain itu, menurut dia, keputusan pembebasan bersyarat juga harus didahului dengan melakukan pembinaan bagi narapidana selama beberapa bulan, kemudian mendapat penilaian dari masyarakat terkait dengan kelayakan mendapat pembebasan.
"Lalu dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati, artinya taat pada NKRI," katanya.
Mahfud juga menilai, ada kesan ketergesa-gesa merujuk istilah bebas murni yang sebelumnya sempat muncul dalam rencana pembebasan Baasyir.
Bebas murni, kata Mahfud, diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama yang membuktikan orang tersebut tidak bersalah sehingga sama sekali tidak menjalani hukuman.
"Kalau bebas biasa, ya, menunggu masa hukuman selesai. Kalau bebas bersyarat, syaratnya sisa masa hukuman tinggal 2,5 tahun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Firli Bahuri Tidak Ditahan, Ini Penjelasan Kadiv Humas Polri
Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Ini Format Lengkapnya
Advertisement
Google Doodle Menampilkan Kapal Pinisi Indonesia, Ini Asal Sejarahnya
Jumlah Perokok Anak di Indonesia Makin Banyak, IDAI Sebut Akibat Tuyul Nikotin
Pengunduran Diri Wamenkumham Belum Diterima Presiden
Advertisement
Masyarakat Anti Korupsi Desak agar Firli Bahuri Ditahan
Pimpinan Daerah Didorong Genjot Investasi di Luar Pulau Jawa
Gunung Ibu Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1,2 Km
Proyek Bendungan Ameroro Rampung, Siap Diresmikan Desember Ini
Advertisement
Dalam Sepekan, Kasus Covid-19 di Jakarta Naik 40 Persen
Berita Pilihan
- Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Ini Format Lengkapnya
- Kasus Covid-19 Melonjak di Beberapa Negara, Kementerian Kesehatan: Akibat Varian Baru
- Google Doodle Menampilkan Kapal Pinisi Indonesia, Ini Asal Sejarahnya
- Jumlah Perokok Anak di Indonesia Makin Banyak, IDAI Sebut Akibat Tuyul Nikotin
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
Advertisement
Pemkab Gunungkidul: Pembangunan Jalan Bantu Mengentaskan Kemiskinan
Advertisement
Cari Tempat Seru untuk Berkemah? Ini Rekomendasi Spot Camping di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Kampanye Hari Ini, Ganjar ke Kalimantan Timur
- Empat Anak Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Ayah Mereka Diduga Pelaku KDRT
- Polisi Masih Selidiki Penyebab Kematian 4 Anak di Jakarta Selatan
- Penumpang Pesawat Pelita Air Bercanda soal Ancaman Bom Terancam Penjara Satu Tahun
- 29 Desa di Jateng Jadi Percontohan Desa Anti Korupsi
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
- Kurang 24 Jam, Sedikitnya 100 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel
Advertisement
Advertisement
