Advertisement
Soal Pembebasan Baasyir, Mahfud MD: Prosedurnya Keliru
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai prosedur pembebasan Abu Bakar Baasyir tidak sesuai Peraturan Pemerintah No.99/2012 yang mengatur pembebasan bersyarat.
"Saya kira prosedurnya keliru kemudian organisatorisnya juga keliru," kata Mahfud MD ditemui di Gedung Pusat UGM, Jogja, seperti diberitakan Antara, Jumat (25/1/2019).
Advertisement
Mestinya, menurut PP No 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang melakukan pembebasan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Sesuai PP tersebut, kata dia, pembebasan bersyarat ditangani oleh Menkumham yang selanjutnya mendelegasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
BACA JUGA
"Nah, Yusril [Yusril Ihza Mahendra] itu kan bukan Menkumham, penasihat presiden juga bukan. Dia penasihat Pak Jokowi, bukan panasihat presiden," kata Mahfud.
Selain itu, menurut dia, keputusan pembebasan bersyarat juga harus didahului dengan melakukan pembinaan bagi narapidana selama beberapa bulan, kemudian mendapat penilaian dari masyarakat terkait dengan kelayakan mendapat pembebasan.
"Lalu dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati, artinya taat pada NKRI," katanya.
Mahfud juga menilai, ada kesan ketergesa-gesa merujuk istilah bebas murni yang sebelumnya sempat muncul dalam rencana pembebasan Baasyir.
Bebas murni, kata Mahfud, diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama yang membuktikan orang tersebut tidak bersalah sehingga sama sekali tidak menjalani hukuman.
"Kalau bebas biasa, ya, menunggu masa hukuman selesai. Kalau bebas bersyarat, syaratnya sisa masa hukuman tinggal 2,5 tahun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejagung dan KPK Kompak Bantah Isu Tukar Guling Perkara
Pesawat Kecil PK-WMP Jatuh di Karawang, Bikin Heboh Warga
UMKM Jogja Didorong Naik Kelas Lewat Penguasaan Digital
Bangunan Roboh, 3 Tewas akibat Gempa M5,7 di Bangladesh
Advertisement
KPK Tegaskan Uang Rp300 M Terkait Korupsi Taspen Bukan Pinjaman Bank
Pemerintah Anggarkan Rp5 Trilun untuk Pembangunan 50 Gudang Bulog
Menkeu Tegaskan Penindakan Balpres Bukan Anti-Thrifting
KPI Ungguli Target Emisi Berkat Inovasi Energi
Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
Advertisement
Danantara Ikut Perkuat Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Program MBG
Prabowo Minta Telur di MBG Dikurangi Saat Jelang Nataru
Puskesmas Lereng Semeru Siaga 24 Jam Tangani Dampak Erupsi
Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK
Advertisement
BGN Gandeng Persagi Atasi Kekurangan Ahli Gizi MBG
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY, Jumat 21 November 2025
- Peringkat FIFA Indonesia di 122, Tertinggal dari Negara ASEAN Lain
- Jadwal KA Prameks Terbaru, Jumat 21 November 2025
- Apple Ubah Strategi Rilis iPhone, Jadwal Kini Lebih Cepat
- IPM DIY 2025 Tembus 82,48, Peringkat 2 Nasional
- Jadwal SIM Keliling Bantul, Jumat 21 November 2025
- Jadwal KRL Jogja Solo, Jumat 21 November 2025
Advertisement
Advertisement
