Ini Tanggapan Menag Soal Batalnya Pembebasan Baasyir
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). - ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya] Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait polemik pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana terorisme kasus bom Bali, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.
Lukman menuturkan, keluarga Abu Bakar Ba'asyir sebelumnya pernah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 2017 karena alasan kesehatan. Dari permohonan tersebut harapan keluarga mendapatkan jawaban bahwa Abu Bakar Ba'asyir dapat pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018 karena sudah menjalani 2/3 dari masa tahanannya.
Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, Abu Bakar Ba'asyir harus membuat pernyataan tertulis kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun sayangnya Ba'asyir menolak membuat pernyataan tersebut.
"Maka atas ketidaksediaan beliau inilah yang kemudian Bapak Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk mendalami kasus ini, untuk melihat persoalan ini secara lebih komprehensif," katanya usai memberikan sambutan Rakernas Kemenag di Hotel Shanglira, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rabu (23/1/2019).
Padahal, pengakuan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, presiden memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan pengkajian.
"Ini yang lalu kemudian Pak Presiden memerintahkan secara tegas kepada pejabat-pejabat terkait dengan hal ini untuk melakukan kajian secara mendalam, secara komprehensif, termasuk kementerian agama," katanya.
Sumber : Okezone.com
