Advertisement
Penegasan Wiranto Soal Pembebasan Abu Bakar Baasyir: Presiden Sudah Memutuskan
Menkopolhukam Wiranto - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kepastian tentang kebijakan untuk Abu Bakar Baasyir ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Wiranto.
Ia menegaskan sikap pemerintah terkait pembebasan bersyarat terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir sudah bulat. Wiranto menyatakan, Baasyir wajib menandatangani pernyataan atas kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI.
Advertisement
"Udah selesai kok, itu orang presiden sudah memutuskan, kok kamu nanya lagi," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan tak memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir. Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan pembebasan bersyarat kepada Baasyir yang harus dipenuhi yang bersangkutan bila ingin benar-benar bebas.
"Pemerintah punya mekanisme hukum dan harus dilalui. Soal Ustaz Abu Bakar Baasyir, ada sistem hukum yang harus dilalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019) kemarin.
Terkait hal itu, Jokowi menegaskan sebagai presiden dirinya tak mungkin melanggar peraturan hukum mengenai pembebasan bersyarat dalam kasus Abu Bakar Baasyir. Adapun, bila Baasyir ingin bebas menurutnya harus mau menandatangani surat kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI.
"Ini pembebasan bersyarat. Syaratnya harus dipenuhi. Kalau tidak, kan enggak mungkin saya menabrak peraturan. Contoh, setia kepada NKRI dan Pancasila, itu dasar sekali. Sangat prinsip sekali," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa
Vladimir Putin Kembali Maju dalam Pemilu Presiden Rusia Maret 2024
Turki Ajak Masyarakat Dunia Tuntut Israel atas Kejahatan Perang di Gaza
Advertisement
Tambang Freeport Disebut-sebut Baru Habis 1 Abad Lagi
Asyik Nyabu, Caleg Ini Ditangkap Polisi, KPU: Bisa Dicoret dari DTC
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi Wilayah Pesisir Hari Ini
Advertisement
Presiden Dapat Laporan Ada Jaringan TPPO dalam Arus Pengungsi Rohingya
181 Jenis Kosmetik Terlarang Ditemukan BPOM
Advertisement
Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Segera Disidangkan Dewas KPK
Berita Pilihan
- Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Ini Format Lengkapnya
- Kasus Covid-19 Melonjak di Beberapa Negara, Kementerian Kesehatan: Akibat Varian Baru
- Google Doodle Menampilkan Kapal Pinisi Indonesia, Ini Asal Sejarahnya
- Jumlah Perokok Anak di Indonesia Makin Banyak, IDAI Sebut Akibat Tuyul Nikotin
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
Advertisement
Kormi Sleman Lestarikan Kreasi Budaya lewat Lomba Pacuan Kuda Kepang
Advertisement
Cari Tempat Seru untuk Berkemah? Ini Rekomendasi Spot Camping di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Merapi Luncurkan Guguran Awan Panas, Boyolali Hujan Abu
- Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Segera Disidangkan Dewas KPK
- Presiden Dapat Laporan Ada Jaringan TPPO dalam Arus Pengungsi Rohingya
- BPOM Temukan 181 Kosmetik Berbahaya, Pengguna Bisa Alami Iritasi hingga Kesehatan Janin pada Ibu Hamil
- 181 Jenis Kosmetik Terlarang Ditemukan BPOM
- Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diduga Terima Gratifikasi Rp18 Miliar
- AS Veto Resolusi DK PBB Terkait Tuntutan Gencatan Senjata di Gaza dapat Kecaman Dunia
Advertisement
Advertisement
