Debat Capres Putaran Pertama Dinilai Sebagai Tontonan yang Memalukan

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
21 Januari 2019 09:57 WIB Dika Irawan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Debat calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 selesai digelar pada Kamis (17/1/2019). Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai debat capres antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Vs Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada putaran pertama 17 Januari lalu merupakan tontonan paling memalukan yang disuguhkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sepanjang sejarah debat pilpres di Indonesia.

“KPU sepertinya tidak punya malu dan beban moral memberikan tontonan yang tidak mendidik. Padahal hajatan ini memakan biaya yang tidak sedikit,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2018).

Menurutnya dengan arugumentasi ingin menjaga martabat atau wibawa pasangan capres-cawapres KPU membuat terobosan paling "gila" sepanjang sejarah, yaitu memberikan bocoran atau kisi-kisi pertanyaan sebelum debat dilaksanakan.

“Jauh sebelum debat dilaksanakan publik sudah mencium adanya aroma amis yang kurang sedap. Berbagai cara dan sarana dimanfaatkan untuk menyuarakan kritik dan masukan baik dari NGO [lembaga swadaya masyarakat], kelompok kepentingan dan penekan, namun KPU sepertinya menutup rapat telinganya,” katanya.

Pangi melanjutkan, KPU sepertinya lupa bahwa mereka adalah penyelenggara pemilu yang tidak melulu melayani dan mengakomodir kepentingan peserta pemilu, kontestan, tetapi KPU harus juga mampu mengartikulasi kehendak publik sebagai pemilih. “Yang juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang cukup komprehensif melalui debat yang berkualitas,” katanya.

Selain itu, sambungnya, KPU juga tidak selayaknya merendahkan diri dihadapan tim sukses yang terkesan over protektif terhadap jagoannya masing-masing. Sikap akomodir pada level over dosis ini pada akhirnya membuat KPU berpotensi melanggar aturan pemilu dengan mereduksi debat sebagai salah satu model kampanye.

“Sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang kandidat sebagai bahan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya,” katanya.

Pangi mengatakan KPU hari-hari ini dihadapkan pada banyak persoalan yang membuat lembaga ini seperti linglung dan terkesan gagap menghadapi persoalan dan kritik dari publik. Oleh sebab itu, menurutnya, KPU fokus saja pada teknis pemilu seperti kesiapan logistik dan penyelenggaraan pemilu sampai ke tingkat TPS. “Untuk debat publik serahkan saja pada ahlinya,” ujarnya.

Menurut Pangi banyak pihak dan lembaga kredibel yang bisa diajak kerjasama. Misalnya, kampus, lembaga penyiaran publik, LSM bahkan organisasi mahasiswa-pun sanggup melaksanakan debat publik yang jauh lebih berkualitas dan berkelas dibandingkan acara debat bercita rasa cerdas cermat ala KPU.

“Sekali lagi, kita ingin debat pilpres kedua ingin berselancar dengan narasi dan pikiran yang genuine. Oleh karena itu, publik harus tahu kedalaman isi kepala paslon 01 dan 02, maka harus mampu menelanjangi isi kepala masing-masing paslon.”

Menurutnya, masing-masing paslon sebaiknya dibiarkan berpetualang dengan otak dan pikirannya sendiri. Silahkan untuk saling memotong dan menyanggah, sehingga suasana menjadi hidup serta cair karena adanya interaksi antar kandidat.

“Suporter tidak perlu hadir biarkan masing-masing paslon adu narasi dan imaginasi, karena kita tidak sedang menilai jumlah tepuk tangan dan yel-yel yang paling ramai tapi rakyat ingin tahu program paslon dan kemampuan mereka mengurai problem fundamental di republik Indonesia.”

Sumber : Bisnis.com