Alat EWS Longsor Sudah Usang, Kesadaran Warga Jadi Tumpuan

Seorang pengendara motor melewati jalan yang tertutup material tanah longsor di jalur menuju objek wisata Puncak Suroloyo, di Dusun Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Minggu (9/12/2018). - Harian Jogja/Dok
05 Januari 2019 12:25 WIB Tim Harian Jogja News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Alat pendeteksi longsor yang menjadi bagian early warning system (EWS) di DIY banyak yang usang. Masyarakat harus tanggap terhadap ancaman pergerakan tanah.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis potensi pergerakan tanah selama Januari 2019 ini. Di DIY, terdapat puluhan titik lokasi rawan longsor karena pergerakan tanah (lihat grafis). Namun, sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY baru menaruh perhatian khusus ke tiga lokasi di Kabupaten Bantul.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana mengatakan peralatan deteksi dini potensi longsor yang cukup canggih dipasang di tiga lokasi di Bantul, yakni di Desa Selopamioro serta Wonolelo di Kecamatan Imogiri dan Srimartani di Kecamatan Piyungan.

Alat itu terdiri atas inklinometer yang berfungsi mengukur kemiringan bidang tanah, ekstensometer untuk mendeteksi pergerakan tanah, dan soil moisture untuk mengukur kadar air dalam tanah.

Hasil analisis potensi longsor dari ketiga alat itu dapat dipantau setiap saat melalui ponsel pintar dan dihitung menggunakan rumus Matematika untuk menyimpulkan seberapa besar potensi longsor secara akurat.

Secara bertahap, peralatan yang mampu mendeteksi potensi longsor akibat pergerakan tanah secara real time atau dalam waktu bersamaan tersebut akan dipasang di titik-titik potensi longsor lainnya di DIY.

“Alat ini juga bisa merekam curah hujan, kelembapan tanah sehingga kalau ada pergerakan tanah akibat hujan yang terjadi dalam durasi lama, bisa mengirimkan data secara real time,” kata dia kepada Harian Jogja, Kamis (3/1).

Biwara mengatakan, potensi-potensi longsor akibat pergerakan tanah di lokasi lainnya seperti sisi utara Perbukitan Menoreh, Perbukitan Prambanan-Berbah Sleman hingga sisi utara perbukitan di Gunungkidul tetap harus diwaspadai. Di tempat-tempat tersebut, alat pendeteksi yang dipasang masih model lama yang tidak mampu mendeteksi potensi longsor secara real time.

“Di sini peran masyarakat lokal di wilayah tersebut menjadi kunci. Kesadaran warga terhadap potensi longsor harus ditingkatkan agar tidak kecolongan seperti kasus longsor di sejumlah daerah seperti di Sukabumi beberapa waktu lalu, tahu-tahu longsor,” ucap dia.

Menurut Biwara, potensi longsor akibat pergerakan tanah umumnya didahului hujan lebat dalam durasi lama. Tanah kemudian mengikuti arus air. Ada juga retakan-retakan tanah di sekitar perbukitan atau pepohonan yang mulai miring. “Masyarakat harus memahami kondisi itu. Mereka harus waspada, kalau perlu mengungsi lebih dulu,” kata dia.

Kurang Bisa Diandalkan

BPBD di Kulonprogo dan Gunungkidul juga mengandalkan kemampuan warga dalam menghadapi ancaman longsor alih-alih bergantung pada alat pemantau.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulonprogo, Hepy Eko Nugroho menyebut, 21 desa di kabupaten tersebut rawan longsor.

Desa-desa ini berada di lima kecamatan, yakni Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang dan Pengasih. Seluruh desa ini berada di lereng dan perbukitan dengan tingkat kepadatan tanah rendah. Saat hujan turun, tanah mudah terkikis dan ambruk.

BPBD Kulonprogo sudah memasang alat pendeteksi longsor yang menjadi bagian EWS longsor. Namun, Hepy tidak meyakini alat tersebut berfungsi dengan baik. Dari 87 alat pendeteksi longsor, hanya 60 berkategori baik. Sisanya rusak dan kini telah disimpan jawatan tersebut. “Oleh karena itu kami lebih memperhatikan penguatan sumber daya manusia,” kata dia, Jumat (4/1).

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Ariadi mengatakan kemungkinan longsor  telah diantisipasi melalui penguatan koordinasi dengan ratusan sukarelawan. “Sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu, tepatnya pada Oktober 2018, atau sebelum musim hujan mulai memasuki Indonesia,” ucap Ariadi.

Belasan komunitas sukarelawan kebencanaan itu telah siap membantu penanganan kejadian bencana. Mereka  dibekali peningkatan kemampuan penyelamatan dan pertolongan pertama gawat darurat.

BPBD juga mengadakan pelatihan siaga bencana di sejumlah desa rawan bencana. Sejauh ini telah ada 37 desa yang dilatih dan ditetapkan menjadi desa tangguh bencana (destana). Pada 2020 BPBD menargetkan 75 desa yang harus menjadi destana.  Puluhan desa itu rawan tertimpa banjir, longsor, dan gempa bumi.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki mengungkapkan setidaknya tujuh kecamatan berpotensi longsor, meliputi Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Patuk, Ponjong dan Purwosari.

“Sementara kalau hitungan desa sekitar 30 desa,” ujar Edy, Jumat.

Saat ini BPBD Gunungkidul memiliki 30 alat pendeteksi longsor, dua di antaranya rusak. Edy mengharapkan alat pendeteksi yang rusak tersebut dapat dibenahi secara mandiri oleh desa.

“Karena dari BPBD DIY sudah dihibahkan ke desa.”

Dia mengatakan alat pemantau longsor masih perlu ditambah karena pertambahan jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. EWS longsor di Gunungkidul belum begitu canggih.

Peringatan adanya longsor mengandalkan kawat. Menurut Edy, kawat tersebut akan tertarik saat tanah longsor. Tarikan kawat akan mengirimkan sinyal yang kemudian memicu suara peringatan.

BPBD Gunungkidul menguatkan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan membentuk destana agar EWS bisa dipahami dan mitigasi bencana berjalan baik.

Saat ini sudah ada 47 desa yang masuk kategori Destana. Tahun ini rencananya ada empat destana yang dibentuk. “Kami imbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor untuk waspada. Jika terjadi hujan deras dalam waktu yang lama, jauhi tempat tersebut dan cari perlindungan di tempat yang lebih aman,” kata Edy.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan desa rawan longsor di kabupaten itu meliputi Mangunan dan Munthuk di Kecamatan Dlingo; Sriharjo, Selopamioro, Karang Tengah, Wukirsari, dan Girirejo di Kecamatan Imogiri; Wonoleo di Kecamatan Pleret; dan Srimartani serta Srimulyo di Kecamatan Piyungan.

Selain menerima alat pendeteksi longsor dari BPBD DIY, BPBD Bantul juga memasang alat pendeteksi longsor berbasis ponsel monokrom yang gampang dipahami masyarakat. Alat yang menjadi bagian EWS itu dipasang di Munthuk, Dlingo.

“Kami sudah lama mencoba segala alat, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit, sampai akhirnya menemukan alat itu,” kata Dwi.

Dia mengatakan sistem peringatan dini bukan satu-satunya metode mendeteksi potensi tanah rawan longsor ketika turun hujan dengan intensitas tinggi.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memahami potensi itu menjadi sebuah bencana, sehingga masyarakat bisa menghindarkan diri dari ancaman bencana longsor,” kata Dwi.

Longsor di Kota

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota serta BMKG, puncak hujan di wilayah DIY terjadi pada Januari ini.

Hujan di 63% wilayah di DIY tergolong normal, sedangkan di 37% wilayah lainnya di bawah normal.

Masing-masing BPBD kabupaten/kota sudah menyiapkan posko-posko di titik-titik rawan bencana hidrometeorologi. Di Bantul, BPBD setempat menyiapkan 21 posko. BPBD DIY juga mendirikan pos pemantai di daerah-daerah potensi longsor.

Berbeda dengan empat kabupaten lainnya yang menyimpan potensi pergerakan tanah di wilayah perbukitan, Kota Jogja punya potensi longsor di tiga sungai besar yang, mulai Kali Gajahwong, Code dan Winongo.

Masyarakat di sepanjang bantaran kali yang berhulu ke Merapi sudah diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan jika intensitas hujan yang turun cukup tinggi. Pasalnya hampir seluruh bantaran sungai berpotensi longsor.

“Hampir semua titik di bantaran kali yang melewati wilayah Jogja rawan longsor,” kata Kepala BPBD Kota Jogja Hari Wahyudi.