Advertisement
4 Kepala Daerah Pendukung Jokowi Kena OTT, TKN: Artinya Tidak Ada Intervensi
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah kepala daerah.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menekankan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap sejumlah kepala daerah pendukung Jokowi membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi hukum.
"Ini memperlihatkan bahwa hukum berjalan dengan baik. Artinya tidak ada intervensi pemerintah untuk masalah hukum," ujar juru bicara TKN Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Advertisement
Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya ada empat kepala daerah pendukung Jokowi yang terkena OTT KPK antara lain Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (Demokrat), Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar), Bupati Malang Rendra Kresna (Nasdem), dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah (Golkar).
Arya mengatakan kasus OTT itu bersifat individual, tidak ada kaitan dengan TKN atau pemerintah. Dia menegaskan OTT yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa siapapun pihak yang terlibat masalah hukum tetap akan diproses secara hukum.
BACA JUGA
"Walau dia dukung Jokowi atau tidak, tetap diproses hukum. Tidak ada kaitan," ujarnya.
Arya menekankan seringkali terjadi ketika ada pihak lain yang ditangkap dan diproses hukum, kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan pemerintah.
Penangkapan yang dilakukan KPK menurut dia membuktikan komitmen pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum.
"OTT ini membuktikan, bahwa kepala daerah yang mendukung Jokowi kalau terjerat kasus hukum ya ditangkap, dan kita semua menghargai proses hukum yang berjalan itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Advertisement
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
Advertisement
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Advertisement
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Berita Pilihan
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
Advertisement
Kasus Hipertensi Gunungkidul Naik, DPRD Desak Pemkab Fokus Penanganan
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Java Jazz Festival 2026 di PIK 2, Jon Batiste Jadi Spesial Show
- PSM Makassar Tekuk PSBS Biak 2-1 di Maguwoharjo
- Penalti Injury Time Antar Semen Padang Tekuk Persita
- 14.597 PBI JK APBN di Kulonprogo Dinonaktifkan, Jalur APBD Jadi Solusi
- Padat Karya Sleman 2026 Anggarkan Rp19,1 Miliar, Serap 5.024 Pekerja
- Indonesia Kirim Tiga Wakil ke German Open 2026 Jelang Tur Eropa
Advertisement
Advertisement
