Advertisement
Ongkos Politik Tinggi Picu Meningkatnya Penangkapan Kepala Daerah oleh KPK
Tersangka yang terjerat OTT KPK selaku Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan kantor KPK di Jakarta, Jumat (26/10/2018) dini hari. - Antara Foto/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan pada 16 tahun hingga saat ini setidaknya telah menciduk 100 kepala daerah. Terakhir lembaga antirasuah menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN) dalam kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Hajar Fickar, menilai maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, salah satu faktornya adalah lantaran tingginya cost politik ketika melakukan kampanye untuk merebut kursi kekuasaan.
Advertisement
"Memanfaatkan jabatan atas kekuasaan untuk memperoleh uang korupsi yang ujungnya ditujukan untuk mengganti cost politik, menumpuk kekayaan pribadi, atau pembiayaan partai," kata Fickar, Sabtu (27/10/2018).
Menurut Fickat, kepala daerah yang terkena OTT KPK maupun yang tidak, adalah produk sistem politik pada umumnya dan Pemilukada serentak pada khususnya.
Fickar berpandangan, kendala sistem coba diatasi dengan cara negara menanggung seluruh biaya kampanye, tetapi tetap saja korupsi terjadi, artinya ada kebiasaan atau bahkan budaya yang tidak pernah akan hilang.
"Karena itu perbaikan sistem politik pun belum tentu bisa merubah budaya koruptif. Ini artinya soal integritas pribadi disatu sisi dan soal sistem keuangan negara yang sangat mungkin memicu koruptif," papar Fickar.
Dengan adanya sistem saat ini, Fickar merasa pesimis bahwa sekaliber sosok yang berintegritas bisa terlepas dari godaan praktik korupsi. "Ujungnya menurut saya pada penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang berat," tutup Fickar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
