Advertisement
Jokowi Bagi-Bagi Sepeda Dianggap Kampanye? TKN: Itu Tradisi
Jokowi membagikan sepeda. - Ist/ Biro Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Aksi Presiden Joko Widodo membagikan sepeda saat bertemu warga dianggap tradisi. Tim Kampanye Nasional menganggapnya bukan sebagai bagian dari kampanye.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan pemberian sepeda saat Presiden Jokowi menghadiri acara sudah menjadi tradisi Capres petahana.
Advertisement
Meski demikian, Karding menyerahkan pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu apabila menganggap bagi-bagi sepeda yang dilakukan Presiden Jokowi dilarang saat masa kampanye di Pilpres 2019.
"Kalau Pak Jokowi tradisinya memang dari dulu, jadi itu tradisi kepemimpinan beliau. Jadi itu diserahkan kepada KPU dan Bawaslu saja," kata Karding di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (28/9/2018).
BACA JUGA
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi kembali membagikan sepeda saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/9/2018), setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara kebiasaan memberikan pertanyaan berhadiah sepeda pada hadirin.
Karding mempersilahkan KPU dan Bawaslu untuk menentukan apakah Jokowi boleh atau harus menghentikan tradisi bagi-bagi sepedanya. Kalau tidak ada peraturan tertulis yang melarang Jokowi membagikan sepeda kepada masyarakat, Karding meminta KPU dan Bawaslu untuk tidak memaksa melarang karena ada desakan dari kubu sebelah.
"Kalau itu dianggap tidak boleh, disampaikan kepada Pak Presiden, 'pak itu tidak boleh, jangan'. Tapi kalau boleh, jangan dilarang juga, dilarang karena hal-hal apalagi karena desakan dari paslon tertentu, nggak boleh," kata Sekjen PKB itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
Advertisement
Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
Kecelakaan Beruntun, Bus Budiman Tabrak 4 Kendaraan di Rancaekek
Pungli THR Bupati Cilacap Ternyata Sudah Berlangsung Sejak 2025
Kedubes Iran di Jakarta Santuni 200 Pelajar Kenang Tragedi Kota Minab
Menhub Imbau Pemudik Pilih Jalur Aman Bencana dan Pantau Cuaca
Advertisement
Indonesia Pilih Tak Jadi Co-Sponsor Resolusi Konflik Iran vs AS-Israel
Kemlu RI Beri Bantuan Hukum 19 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand
KPK Tahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Terkait Kasus Pemerasan THR
Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
Volume Lalu Lintas Jabodetabek dan Jabar Naik Jelang Lebaran 2026
Advertisement
Siasat Menhub dan Pemprov Jabar Hentikan Tradisi Sapu Koin Jembatan Se
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Suara Ibu Indonesia Desak Negara Lindungi Aktivis dari Teror Air Keras
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- HUT ke-271 DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY Dorong Pengentasan Kemiskinan
- Jadwal Imsak, Subuh hingga Buka Puasa Jogja Sabtu 14 Maret 2026
- Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 14 Maret 2026 dari Palur hingga Tugu
- Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 14 Maret 2026 dari Tugu ke Palur
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 14 Maret 2026
- Jadwal KA Prameks Kutoarjo-Jogja Sabtu 14 Maret 2026, Cek Rutenya
- 5 Aplikasi Saham Terpercaya untuk Pemula 2026
Advertisement
Advertisement
