Masa Penahanan Zumi Zola Diperpanjang

Harianjogja.com, JAKARTA -- Masa penahanan tersangka Zumi Zola diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang. Ia merupakan Gubernur Jambi nonaktif atas kasus tindak pidana korupsi (tipikor) menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Adapun, perpanjangan penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Zumi Zola, Selasa (5/6/2018).

"Untuk kasus Jambi, dilakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka ZZ selama 30 hari ke depan, mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 7 Juli 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah Selasa (5/6/2018) malam di KPK.

KPK, lanjutnya, melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap Zumi Zola karena penyidik masih memerlukan keterangan saksi atau pun tersangka untuk kepentingan pengembangan kasus.

"Di dalam perpanjangan ini nanti tentu penyidik masih membutuhkan baik keterangan saksi atau pun keterangan tersangka," ujar Febri.

Untuk tersangka Zumi Zola, lanjutnya, 30 hari dianggap sebagai batas waktu yang masih memungkinkan menurut undang-undang untuk dilakukan perpanjangan penahanan.

Sejauh ini, untuk kasus dengan tersangka Zumi Zola ini sedang dilakukan pendalaman terhadap aset-aset tersangka, serta dugaan penerimaan gratifikasi yang lain, termasuk temuan uang di vila milik Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, saat KPK melakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu.

Seperti diketahui, terkait dengan masalah aset, serta uang yang ditemukan dalam penggeledahan di vila tersebut, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang notabene merupakan keluarga tersangka.

Pada 22 Mei 2018, KPK memeriksa Istri Zumi Zola, Sherin Taria. Hari berikutnya, giliran Harmina Djohar, ibu dari tersangka KPK tersebut yang diperiksa oleh KPK. Selanjutnya, pada 24 Mei, KPK memeriksa adik kandung Zumi Zola, Zumi Laza, sebagai saksi. Lalu, pada 25 Mei lalu, nama ayah dari tersangka yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jambi tersebut, Zulkifli Nurdin, tertera di dalam jadwal pemeriksaan resmi KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia