Viral Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat, Mensos Nonaktifkan Dua Pejabat

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa Program Sekolah Rakyat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal sekaligus untuk menjaga objektivitas proses investigasi terkait dugaan maladministrasi pengadaan.

Penonaktifan sementara itu menyasar Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Kementerian Sosial menilai langkah tersebut diperlukan agar proses pendalaman dan investigasi berjalan lebih efektif tanpa mengganggu tahapan pengadaan berikutnya.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan keputusan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya dalam Program Sekolah Rakyat tahun 2026.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai kritik dan masukan publik terkait pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Ia menerangkan seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran juga telah didelegasikan kepada pejabat terkait berdasarkan struktur organisasi yang berlaku.

Dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijalankan Kepala Biro Umum yang kemudian menunjuk PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain membebastugaskan sementara dua pejabat tersebut, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, segera melakukan rasionalisasi anggaran dan penguatan kapasitas tim pengadaan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Dody Sukmono ditugaskan melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terhadap proses pengadaan Program Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama sepekan terkait proses pengadaan sepatu tahun 2025. Hasil klarifikasi menunjukkan proses pengadaan secara umum telah mengikuti prosedur yang berlaku.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan sejumlah catatan penting berupa potensi maladministrasi yang masih perlu didalami lebih lanjut. Temuan tersebut dipicu oleh besarnya volume pengadaan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Ia menegaskan pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Kementerian Sosial menegaskan proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih terus berjalan untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah ditemukan tim khusus. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam Program Sekolah Rakyat.

Sebelumnya sempat heboh dan viral di medsos terkait anggaran sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat dengan nilai Rp700.000 per pasang. Saat bersamaan beredar foto sepatu yang dibagikan ke siswa Sekolah Rakyat yang harganya lebih murah dari yang dianggarkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.