Advertisement
Publik Perlu Menentang Isu SARA dalam Politik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Organisasi Vox Populi mengajak publik menentang penggunaan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) dalam dunia politik demi menciptakan iklim politik yang sehat.
Sekretaris Jenderal Vox Populi Institute (Vox Point) Indonesia, Lidya Natalia Sartono menyatakan pihaknya menolak keras kampanye yang menggunakan isu SARA, kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Advertisement
Selain itu, tuturnya, Vox Point juga menolak keras penyebaran berita bohong, intimidasi dan mobilisasi massa yang menimbulkan ketakutan dan tekanan atas kebebasan pemilih.
“Kami menolak tegas terhadap siapapun dan kelompok manapun yang mau melemahkan bahkan menggantikan ideologi negara Pancasila dengan idelogi lain, menolak radikalisme dan fundamentalisme agama,” ujarnya, Selasa (1/5/2018).
Menurutnya, Vox Point bertekad untuk aktif melakukan komunikasi dengan berbagai elemen di masyarakat untuk membangun persaudaraan kebangsaan, melawan segala macam bentuk politisasi SARA dan berbagai upaya yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami menyerukan semua warga negara untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput. Seruan ini kami sampaikan dalam rangka membudayakan prilaku politik bermartabat, adil, cinta damai, jujur, transparan, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di bawah Pancasila,” tegasnya.
Pihaknya menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan untuk proaktif mendatangi dan mendaftar calon pemilih tanpa diskriminasi, politisasi dan manipulasi.
"Kami juga menyerukan Badan Pengawas Pemilu maupun organisasi nonpemerintah dan perorangan untuk memantau dan mengawasi Pilkada secara ketat dan menghadap setiap tindak pelanggaran Pilkada atau pemilu ke ranah hukum untuk ditindak tegas," paparnya.
Organisasi Vox Point Indonesia merupakan wadah perhimpunan bagi para awam Katolik yang terpanggil untuk terlibat dalam kegiatan sosial politik di Indonesia. Mereka baru saja menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana pada 29 April-1 Mei 2018 di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Jalan Gunung Kawi Kadipiro Solo Rusak Dampak Proyek Underpass Joglo
- MK Tolak Gugatan Amin & Gama, Ini Tanggapan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir
- Diduga akibat Penggalian Tanah, Tiang Listrik di Wedi Klaten Ambruk Timpa Rumah
- Alotnya Liga 1 Musim 2023/2024, Ini 4 Tim yang Berebut Lolos dari Degradasi
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Pilkada Bantul 2024, Abdul Halim Muslih hingga Pj Bupati Kuala Ambil Formulir di DPD Golkar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement