Publik Perlu Menentang Isu SARA dalam Politik

MG Noviarizal Fernandez

Rabu, 02 Mei 2018 - 07:00 WIB

Galih Eko Kurniawan

Publik Perlu Menentang Isu SARA dalam Politik

Massa dengan papan bergambar lambang partai yang tergabung dalam Jaringan Daerah Tolak Angket KPK melakukan aksi simpatik di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). Mereka mengajak masyarakat agar menolak memilih partai politik dan anggota DPR pendukung hak angket terhadap KPK pada pemilu serentak 2019. - ANTARA/M Agung Rajasa

Harianjogja.com, JAKARTA—Organisasi Vox Populi mengajak publik menentang penggunaan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) dalam dunia politik demi menciptakan iklim politik yang sehat.

Sekretaris Jenderal Vox Populi Institute (Vox Point) Indonesia, Lidya Natalia Sartono menyatakan pihaknya menolak keras kampanye yang menggunakan isu SARA, kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Selain itu, tuturnya, Vox Point juga menolak keras penyebaran berita bohong, intimidasi dan mobilisasi massa yang menimbulkan ketakutan dan tekanan atas kebebasan pemilih.

“Kami menolak tegas terhadap siapapun dan kelompok manapun yang mau melemahkan bahkan menggantikan ideologi negara Pancasila dengan idelogi lain, menolak radikalisme dan fundamentalisme agama,” ujarnya, Selasa (1/5/2018).

BACA JUGA

Menurutnya, Vox Point bertekad untuk aktif melakukan komunikasi dengan berbagai elemen di masyarakat untuk membangun persaudaraan kebangsaan, melawan segala macam bentuk politisasi SARA dan berbagai upaya yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami menyerukan semua warga negara untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput. Seruan ini kami sampaikan dalam rangka membudayakan prilaku politik bermartabat, adil, cinta damai, jujur, transparan, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di bawah Pancasila,” tegasnya.

Pihaknya menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan untuk proaktif mendatangi dan mendaftar calon pemilih tanpa diskriminasi, politisasi dan manipulasi.

"Kami juga menyerukan Badan Pengawas Pemilu maupun organisasi nonpemerintah dan perorangan untuk memantau dan mengawasi Pilkada secara ketat dan menghadap setiap tindak pelanggaran Pilkada atau pemilu ke ranah hukum untuk ditindak tegas," paparnya.

Organisasi Vox Point Indonesia merupakan wadah perhimpunan bagi para awam Katolik yang terpanggil untuk terlibat dalam kegiatan sosial politik di Indonesia. Mereka baru saja menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana pada 29 April-1 Mei 2018 di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia