Pilur Bantul 2026, Bupati Ingatkan Calon Lurah Hindari Politik Uang
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, LAMPUNG--Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo mengajak pendukungnya melaksanakan kampanye secara door to door ke desa-desa untuk mengantisipasi marak hoaks termasuk di Provinsi Lampung.
"Jangan sampai kita terkena fitnah kabar bohong alias hoaks melalui media sosial. Kita harus melawannya dengan cara berkampanye mulai door to door atau pun dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa," kata Jokowi menjelaskan, saat menghadiri deklarasi dukungan dari alumni perguruan tinggi dan SMA se-Provinsi Lampung, di Lapangan PKOR Wayhalim, Bandarlampung, Jumat (8/3/2019).
Menurut Capres petahana itu, semua masyarakat harus menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan antarumat beragama. Indonesia pada khususnya di Provinsi Lampung memiliki kekayaan berbagai suku dari Lampung, Jawa, Palembang, dan lainnya. "Ini lah kekayaan yang dimiliki Lampung yang juga merupakan miniatur Indonesia," katanya.
Capres 01 ini mencontohkan hoaks yang pernah dialaminya berupa fitnah dalam pemerintahannya telah melarang azan dengan suara keras dan tentang keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Logikanya dimana kok azan dilarang, negara kita ini banyak norma yang baik jangan sampai termakan isu. Terus banyak yang bilang saya PKI, padahal kita tahu PKI dibubarkan tahun berapa dan saya masih balita. Mana ada PKI balita," ucapnya.
Capres Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung dalam rangka deklarasi alumni perguruan tinggi dan SMA se-Provinsi Lampung, di Lapangan PKOR Wayhalim, Bandarlampung itu. Ribuan alumni dari perguruan tinggi khususnya alumni SMA-SMK se-Provinai Lampung hadir dalam kegiatan tersebut dari yang muda hingga tua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Serikat PRT dan sejumlah organisasi sipil mendesak penegakan hukum kasus dugaan keracunan MBG di Jogja dan meminta kasus diusut tuntas.
Kajian renovasi Stadion Mandala Krida masuk tahap analisis. DPRD DIY menargetkan estimasi DED tersedia untuk penganggaran 2027.
ASDP Ketapang mengoperasikan 27 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan sepanjang 8,5 km di Pelabuhan Ketapang.
Subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2027 turun Rp11,4 triliun dari usulan awal menjadi Rp261,5 triliun.