Anggota Polisi Dimutasi Usai Gerebek Politikus Gerindra Pesta Narkoba di Surabaya
Kapolrestabes Surabaya mengakui mutasi tujuh penyidik Satresnarkoba. Mereka diperiksa Propam Polda Jatim terkait dugaan pelanggaran SOP.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi ( KPK ) hanya sebagai ajang unjuk gigi kepada masyarakat. Dengan OTT yang melibatkan pejabat publik, Hamdan menyebut masyarakat selalu memberikan dukungan kepada KPK.
Menurut Hamdan, KPK bekerja berdasarkan tepuk tangan masyarakat. "Ketika melakukan OTT semua media diundang dan yang melakukan OTT itu ditepuk tangan oleh masyarakat. Jadi bagi saya ini bahaya bagi keadilan. Bukan menegakkan keadilan, malah berharap ditepuk tangani gitu lho," kata Hamdan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Meski demikian Hamdan memahami jika niatan KPK mempublikasi seluruh hasil OTT agar masyarakat jera dan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Namun yang terjadi saat ini kata dia, pelaku korupsi tak kunjung berkurang dari tahun ke tahun.
"Tapi pertanyaannya ada nggak orang berhenti melakukan korupsi? Ini sudah dari 2004, sekarang ini sudah 2019. Sudah 15 tahun enggak ada perubahan juga. Kapan ini berhenti menangkap orang dalam OTT? Artinya efek itu nggak ada pengaruhnya," jelasnya.
Sebagai orang yang ikut terlibat dalam pembuatan Undang Undang KPK, Hamdan mengimbau pemberantasan korupsi tidak semuanya harus dilakukan dengan OTT.
KPK kata dia, harus mengedepankan pencegahan sejak dini, melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. "Kita memberantas korupsi tidak haris dengan cara itu [OTT], tapi memperkuat pencegahan, transparansi publik dalam mengambil keputusan dan sosialisasi secara terus menerus. Dari awal-awal diwarning hei anda salah seperti itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kapolrestabes Surabaya mengakui mutasi tujuh penyidik Satresnarkoba. Mereka diperiksa Propam Polda Jatim terkait dugaan pelanggaran SOP.
Celios memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp565,03 triliun. Simak wilayah dan sektor terdampak.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta koordinasi terkait pemasangan kawat berduri di kawasan Titik Nol Jogja.
Normalisasi Luweng Ngegong di Tanjungsari menelan Rp255 juta untuk mengurangi risiko banjir yang menggenangi kawasan SMK Negeri 1 Tanjungsari.
BGN mencatat realisasi anggaran MBG Rp165 triliun, menjangkau 58 juta penerima dan menyerap 1,03 juta tenaga kerja lokal.
DPRD Kota Jogja mengalokasikan Rp1 miliar-Rp1,5 miliar untuk integrated farming di Bener yang terintegrasi dengan pengolahan sampah organik.