Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Nama Mendagri Tjahyo Kumolo Disebut di Persidangan, Minta Perizinan Proyek Meikarta Dimuluskan
Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10/2018)./ANTARA-Risky Andrianto
Harianjogja.com, BANDUNG - Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta.
Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat meminta tolong agar membantu proses perizinan proyek Meikarta. Hal itu diungkapkannya saat bersaksi di pengadilan Tipikor Bandung.
"Tjahjo Kumolo bilang ke saya, \'tolong perizinan Meikarta dibantu," ujar Neneng, Senin (14/1/2019).
Neneng yang bersaksi untuk terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro cs langsung mengiyakan permintaan Mendagri. Namun, harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kemudian saya sampaikan, \'baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Persidangan juga mengungkap aliran suap Meikarta ke anggota DPRD Pemkab Bekasi. Dinas PUPR, anggota DPRD Bekasi, difasilitasi jalan-jalan ke Thailand yang diakomodasi Meikarta.
BACA JUGA
Hingga saat ini sidang masih berlanjut. Selain Neneng, ada empat orang lainnya yang akan memberikan kesaksian. Di antaranya E Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemkab Bekasi; Bartholomeus Toto; Edi Dwi Soesanto dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
