Debt Collector Tak Bisa Tarik Kendaraan Seenaknya, Ini Aturan Hukumnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Penagih utang atau debt collector tidak memiliki kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara sewenang-wenang. Pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan harus mengikuti prosedur hukum, termasuk memperhatikan hak dan perlindungan debitur.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan persoalan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata. Namun, proses penagihan dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila disertai kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya.

"Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Eddy, penyelesaian persoalan pembiayaan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah muncul konflik. Upaya pencegahan perlu dimulai sejak awal, salah satunya melalui verifikasi kemampuan dan kelayakan calon debitur oleh perusahaan pembiayaan sebelum perjanjian ditandatangani.

Perusahaan pembiayaan perlu memastikan calon debitur memiliki kemampuan dan kelayakan untuk memenuhi kewajibannya. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan pembiayaan tidak berkembang menjadi konflik di kemudian hari.

Penarikan Kendaraan Harus Mengikuti Prosedur Hukum

Eddy juga mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam proses penagihan. Penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Selain itu, penagih utang harus memiliki legalitas dan sertifikasi. Mereka juga wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Henry Sulaiman, menjelaskan jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.

Melalui skema tersebut, kendaraan tetap dapat dikuasai dan digunakan debitur. Namun, hak atas kendaraan yang menjadi objek jaminan digunakan sebagai jaminan atas kewajiban pembiayaan.

"Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia," tutur Henry.

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Meski demikian, pelaksanaan eksekusinya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Henry menegaskan terdapat prosedur dan batasan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Ketentuan tersebut juga harus memperhatikan hak serta perlindungan debitur.

Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Dengan demikian, keberadaan sertifikat jaminan fidusia tidak otomatis memberikan kewenangan kepada penagih untuk mengambil kendaraan secara paksa tanpa mengikuti prosedur hukum.

Ditjen AHU Kembangkan Layanan Fidusia FIDEX

Selain menyoroti pelaksanaan eksekusi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) juga melakukan pembenahan layanan administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX atau Fiduciary Excellence.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.

Salah satu pengembangan FIDEX adalah penyediaan layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API) bagi korporasi dengan volume transaksi tinggi.

Melalui mekanisme tersebut, perusahaan pembiayaan dapat mengakses layanan secara langsung melalui sistem yang digunakan. Pengembangan ini bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menjaga stabilitas akses bagi notaris, perseorangan, dan pengguna lainnya.

Pembenahan FIDEX diharapkan dapat mendorong tertib administrasi jaminan fidusia. Dengan demikian, kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dapat semakin kuat.

Pengembangan layanan administrasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Ditjen AHU untuk mendukung penyelenggaraan jaminan fidusia yang lebih baik, termasuk melalui penguatan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara