CPNS Dapat BPJS Kesehatan dan JKK-JKM? Ini Ketentuannya

Harianjogja.com, JOGJA—Calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak hanya memperoleh hak berupa gaji selama menjalani masa percobaan. Mereka juga termasuk kelompok pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan tersebut mencakup jaminan kesehatan serta jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Namun, calon aparatur sipil negara (ASN) perlu memahami bahwa pengelolaan program-program tersebut tidak seluruhnya dilakukan oleh lembaga yang sama.

Ketentuan mengenai kepesertaan pekerja di lingkungan penyelenggara negara tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 ayat (1), CPNS secara tegas dimasukkan sebagai salah satu kelompok pekerja yang wajib memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Selain CPNS, kelompok tersebut meliputi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah nonpegawai negeri.

CPNS Berhak Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial

Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 109 Tahun 2013 mengatur kewajiban pemberi kerja penyelenggara negara untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial secara bertahap.

Program yang disebut dalam peraturan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian. Adapun jaminan kesehatan diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan.

Perpres tersebut menetapkan penahapan pendaftaran JKK dan JKM paling lambat 1 Juli 2015. Sementara itu, pendaftaran JHT dan JP bagi CPNS serta pegawai pemerintah nonpegawai negeri ditetapkan paling lambat pada 2029.

Khusus perlindungan JKK dan JKM bagi ASN, pengelola programnya adalah PT Taspen (Persero), bukan BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 66 Tahun 2017.

Kepesertaan JKK dan JKM bagi CPNS dimulai sejak tanggal pengangkatan dan gaji dibayarkan. Artinya, waktu dimulainya perlindungan tersebut berkaitan dengan proses pengangkatan dan pembayaran gaji, bukan semata-mata pengumuman kelulusan seleksi.

Ketentuan BPJS Kesehatan bagi CPNS

Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ASN termasuk kelompok peserta pekerja penerima upah (PPU). Perlindungan kesehatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Cakupan kepesertaan PPU juga dapat meliputi anggota keluarga yang memenuhi persyaratan. Anggota keluarga yang ditanggung mencakup suami atau istri sah serta paling banyak empat anak.

Anak yang menjadi tanggungan harus belum atau tidak pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Batas usia yang ditetapkan paling tinggi 21 tahun atau 25 tahun apabila masih menempuh pendidikan formal.

Ketentuan mengenai iuran BPJS Kesehatan PPU tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan aturan tersebut, iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah setiap bulan. Rinciannya, 4% dibayarkan pemberi kerja, sedangkan 1% menjadi tanggungan peserta.

Bagi pekerja di lingkungan penyelenggara negara, pembayaran iuran yang menjadi tanggungan pemberi kerja dilakukan melalui kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan JKK bagi CPNS

Selain jaminan kesehatan, CPNS juga memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja melalui program JKK yang dikelola Taspen.

JKK memberikan perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas kedinasan, kecelakaan dalam keadaan yang berkaitan dengan pekerjaan, kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit akibat kerja.

Manfaat JKK mencakup perawatan medis dan santunan sesuai ketentuan. Perlindungan tersebut meliputi pemeriksaan dan pengobatan, rawat inap, tindakan operasi, rehabilitasi medis, serta penggantian biaya transportasi menuju rumah sakit.

Peserta juga berhak memperoleh santunan sementara selama belum mampu bekerja serta santunan cacat dan bantuan alat bantu sesuai kondisi yang dialami.

Iuran JKK sepenuhnya ditanggung pemberi kerja. Besarannya ditetapkan sebesar 0,24% dari gaji peserta setiap bulan.

Sumber pembiayaan iuran mengikuti anggaran pembayaran gaji. Apabila gaji peserta dibayarkan melalui APBN, iuran dibebankan pada APBN. Sementara itu, apabila gaji dibayarkan melalui APBD, pembiayaannya bersumber dari APBD.

Manfaat Jaminan Kematian bagi CPNS

CPNS juga termasuk peserta JKM yang memberikan perlindungan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 66 Tahun 2017, manfaat JKM meliputi santunan sekaligus sebesar Rp15 juta, uang duka wafat sebesar tiga kali gaji terakhir, serta biaya pemakaman sebesar Rp7,5 juta.

Selain itu, tersedia bantuan beasiswa sebesar Rp15 juta bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut dapat diberikan kepada paling banyak dua anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih menempuh pendidikan, berusia maksimal 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja.

Manfaat beasiswa diberikan apabila masa kepesertaan telah mencapai sedikitnya tiga tahun.

Berbeda dengan iuran BPJS Kesehatan yang dibagi antara pemberi kerja dan peserta, iuran JKM sepenuhnya menjadi tanggungan pemberi kerja. Besarannya mencapai 0,72% dari gaji peserta setiap bulan.

Dengan demikian, CPNS termasuk kelompok yang berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial. Namun, calon ASN perlu membedakan program BPJS Kesehatan dengan perlindungan JKK dan JKM yang dikelola Taspen, sekaligus memahami bahwa kepesertaan dan pembayaran manfaat mengikuti ketentuan yang berlaku.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.