Program Gentengisasi Bisa Buka Lapangan Kerja, Ini Penjelasan Sugiono
Program Gentengisasi meluncurkan pengiriman 2,4 juta genteng Jatiwangi. Sugiono menyebut program ini berpotensi menggerakkan UMKM dan membuka lapangan kerja.
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan. /Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto disebut tidak keberatan menerima kritik maupun perbedaan pendapat dari orang-orang di lingkungan pemerintahannya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan pengalamannya berdiskusi langsung dengan Prabowo, termasuk ketika menyampaikan argumentasi yang berbeda dengan pandangan Presiden.
Pengalaman tersebut disampaikan Syahganda dalam siniar Dewan Pers bertajuk "Gabung Pemerintah, Syahganda Buka Diri Dikritisi" bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Pernyataan itu dikutip di Jakarta, Senin.
Syahganda mencontohkan perbedaan pandangannya dengan Prabowo ketika membahas upaya pembebasan aktivis Delpedro Marhaen yang ditahan setelah kerusuhan Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengaku menyampaikan argumentasi kepada Presiden mengenai persoalan yang dihadapi Delpedro. Meski terjadi perdebatan, menurut Syahganda, Prabowo akhirnya menerima pandangan yang disampaikannya.
"Saya berdebat dan beliau terima akhirnya. Ketika beliau berargumen, menurut saya, Pak Presiden mungkin ada sedikit miss karena beliau tidak bagian dari itu," kata Syahganda.
Syahganda Mengaku Tak Mau Diam Saat Berbeda Pendapat
Syahganda mengatakan Prabowo justru senang ketika diajak berdiskusi dan mendapat tantangan terhadap pandangannya. Karena itu, dia mengaku tetap menyampaikan pendapat berbeda setiap kali memiliki kesempatan bertemu Presiden.
Dia bahkan menyebut biasanya meminta izin terlebih dahulu sebelum menyampaikan pandangan yang tidak sejalan dengan pemikiran Prabowo.
"Kalau ada diskusi, saya enggak mau diam. Apalagi kita aktivis, kita orang yang enggak takut bertanya," ujarnya.
Menurut Syahganda, perbedaan pendapat dalam diskusi merupakan hal yang tidak perlu dihindari. Dia menilai sikap kritis tetap perlu dipertahankan meskipun dirinya kini berada di lingkungan pemerintahan.
Prabowo Dinilai Memberikan Ruang bagi Demokrasi
Selain menceritakan pengalamannya berdiskusi, Syahganda menilai Prabowo memiliki komitmen terhadap demokrasi. Penilaian tersebut didasarkan pada perjalanan panjang Prabowo dalam membangun partai politik dan mengikuti kontestasi politik selama bertahun-tahun.
Pengalaman itu, menurut Syahganda, menunjukkan adanya ruang bagi demokrasi untuk tetap berjalan. Dia juga menilai Prabowo mempertahankan karakter pemerintahan sipil di tengah kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai kemungkinan kembalinya situasi seperti era Orde Baru.
"Menurut saya, beliau memberikan satu peluang bahwa demokrasi tetap dipertahankan sampai sekarang. Beliau menonjolkan tetap civilian-nya dibanding yang ditakutkan orang kembali ke era orde baru, di mana pemerintahan sipil ini hilang," imbuhnya.
Lebih lanjut, Syahganda menekankan pentingnya kritik masyarakat dan keseimbangan kekuasaan atau balance of power dalam sistem demokrasi.
Menurut dia, pemerintah membutuhkan berbagai masukan, termasuk kritik keras dari masyarakat. Hal tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan koreksi dan memperbaiki kebijakan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Program Gentengisasi meluncurkan pengiriman 2,4 juta genteng Jatiwangi. Sugiono menyebut program ini berpotensi menggerakkan UMKM dan membuka lapangan kerja.
Wamenkum Edward Omar Hiariej menegaskan penarikan kendaraan oleh debt collector harus mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara paksa.
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan.
Pertamina menggelar FIP Hulu Migas 2026 di UGM pada 9–12 November dengan melibatkan 108 tim inovasi dari Regional Jawa.
KAI memberikan diskon tiket kereta ekonomi komersial 30% untuk perjalanan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.
DPRD Jogja memperjelas kedudukan hukum kampung wisata dan Pokdarwis melalui Raperda Riparkot 2026–2045.