DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Bahar bin Smith. / Ist- YouTube
Harianjogja.com, JAKARTA - Polisi bergerak cepat menangani kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan penceramah Habib Bahar bin Smith. Sejumlah saksi pun diperiksa.
Polri melakukan pemeriksaan terhadap pihak panitia penyelenggara acara penutupan Maulid Arba\'in di Gedung Ba’alawi, Kelurahan Ilir, Ilir Timur Palembang, Sumatera Selatan, yang mengundang pendiri Majelis Pembela Rasullah Habib Bahar bin Smith untuk menyampaikan ceramah.
Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono hal tersebut dilakukan untuk memperkuat barang bukti dari kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) jika melihat serangkaian alat bukti.
"Kemarin ada pemeriksaan tambahan di sumsel Habib Mahdi. Ini adalah yang mengundang HBS melaksanakan ceramah di Palembang," kata Syahar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).
Sementara itu, Syahar mmenjelaskan, fokus penyidikan perkara Habib berambut pirang ini masih fokus mendalami tindak pidana UU nomor 40 tahun 2008 pasal 16 Jo Pasal 4 W angka 2 tentang pembebasan diskriminasi ras dan etnis.
"Penyidik sudah menemukan alat bukti terkait itu. Arah penyidikan setelah ditemukan alat bukti mengarah ke pidana UU nomor 40," tutur Syahar.
Status perkara yang menjerat Habib Bahar sendiri sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terkait hal tersebut, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi dan empat ahli.
Saat ini, Habib Bahar masih menjalani pemeriksaan perdananya sebagai saksi terlapor di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.