Koperasi Bisa Bangun Kilang Minyak Goreng, Ini Risiko yang Mengintai
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (tengah) saat menyampaikan keterangan pers. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa 59 saksi dalam penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Empat orang di antaranya merupakan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dilakukan secara maraton selama sepekan sejak laporan polisi diterbitkan pada Rabu (11/11/2026).
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton ya selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," ujar Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Dari total 59 saksi tersebut, empat orang merupakan tersangka dalam perkara penyadapan ilegal. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Irjen Ahrie Sonta, eks Dirtipidnarkoba Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya. Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi," imbuhnya.
Susatyo menambahkan penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi lain yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Meski demikian, Bareskrim belum mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara itu. Penyidik masih melakukan gelar perkara untuk menguraikan konstruksi kasus berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan.
Gelar perkara kasus dugaan makar terhadap Prabowo Subianto dilaksanakan secara internal pada Kamis (19/11/2026). Susatyo menjelaskan sejumlah unsur di lingkungan Polri turut dilibatkan dalam proses tersebut.
Pihak internal yang mengikuti gelar perkara mencakup penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Biro Pengawasan Penyidikan (Birowasidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Selain itu, pihak eksternal yang dilibatkan adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli terkait.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro wassidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli," ujar Susatyo saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, gelar perkara dilakukan untuk mengurai konstruksi perkara dengan mengacu pada berbagai alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.
Salah satu bukti tersebut berasal dari penggeledahan di sejumlah posko yang diduga berkaitan dengan kasus makar. Penyidik juga mengungkap keberadaan sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga terkait dengan Eko Hadi Santoso.
"Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," imbuhnya.
Susatyo mengatakan Bareskrim belum dapat menyampaikan secara terperinci pihak yang bertanggung jawab dalam perkara dugaan makar tersebut sebelum seluruh proses gelar perkara selesai.
Setelah gelar perkara internal, penyidik dijadwalkan menggelar pembahasan bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).
Hasil pembahasan tersebut rencananya akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers.
"Namun nanti kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung dan disampaikan secara lengkap pada saat press conference," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.
Kepala BGN Sudaryono sidak SPPG di Bogor dan meminta dapur MBG mengutamakan kualitas makanan serta keamanan pangan.
Pemprov Jawa Barat menawarkan 135 proyek investasi senilai Rp336 triliun melalui WJIS 2026, mencakup pertanian hingga hilirisasi.
Pemkab Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu untuk masa kerja lima tahun. Sebanyak 900 PPPK Guru menyusul pada 2027.
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Panen raya cabai di Trisik, Kulon Progo, menghasilkan sekitar 34 ton sehari dengan nilai transaksi Rp1,1 miliar dan harga stabil.