KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (tengah) saat menyampaikan keterangan pers. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso alias EHS.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penggeledahan dilakukan sekaligus dengan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EHS,” kata Susatyo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Susatyo menjelaskan penggeledahan rumah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan makar.
Perkara dugaan makar itu berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya yang sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Meski demikian, Susatyo belum memerinci hasil penggeledahan dan olah TKP di rumah kawasan Cipete tersebut.
Menurut dia, hasil kegiatan penyidikan itu akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat.
Perkara tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dugaan perbuatan makar yang disangkakan merujuk pada Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP. Penyidik juga mencantumkan Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri.
Mereka masing-masing Jenderal Pol. Listyo Sigir Prabowo alias LSP, Irjen Ahrie Sonta alias AS, Irjen Eko Hadi Santoso alias EHS, dan Irjen Slamet Uliandi alias SU. Rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, digeledah penyidik pada Selasa malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.