UU Perampasan Aset Atur Pidana Mati bagi Koruptor, Ini Isinya
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Ilustrasi, Petugas membawa ompreng MBG sebelum dibagikan kepada siswa di kompleks Madrasah Ibtidayyah Negeri (MIN) 11 Aceh Barat Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (21/9/2026)./Antara-Syifa Yulinnas
Harianjogja.com, JAKARTA—Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan persoalan dalam penyerapan produk dari pemasok lokal. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum optimal melibatkan pelaku usaha di sekitar wilayah layanan.
Menurut Yanuar, klaim pelibatan puluhan ribu usaha lokal sebagai pemasok belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat desa maupun daerah sekitar SPPG. Dia mengaku menemukan keluhan dari pemasok lokal ketika melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya.
"Angka-angka yang muncul [belum tercermin di daerah]. Ini saya terus terang temuan saya ketika saya turun ke dapil, MBG misalnya, itu melibatkan 80.315 usaha lokal pemasok ini kan bagus. Tapi saya juga dapat komplain, pemasok lokal yang tidak diterima SPPG," ujar Yanuar Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah kecenderungan SPPG mengambil pasokan langsung dari distributor besar yang berada di luar kota. Akibatnya, pelaku usaha kecil di sekitar lokasi layanan belum mendapatkan kesempatan optimal untuk menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sebab, program pemerintah seharusnya turut membuka peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di daerah untuk memasok kebutuhan pangan.
Selain persoalan penyerapan bahan baku lokal, Yanuar juga menyoroti kendala distribusi makanan ke satuan pendidikan. Dia turut menerima keluhan mengenai komunikasi penyelenggara yang dinilai kurang responsif ketika masyarakat menyampaikan pengaduan.
Dalam peninjauan lapangan, Yanuar menemukan adanya sekolah dasar yang membutuhkan layanan MBG, tetapi belum mendapatkan pasokan makanan. Kondisi itu terjadi karena belum ada pengiriman dari SPPG setempat.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara laporan capaian administratif program dan pelaksanaan di lapangan. Yanuar khawatir kondisi itu membuat kebijakan strategis pemerintah tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
Dia juga mengkritik laporan capaian yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan informasi yang diterima Presiden sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.
"Jadi jangan dibiarkan menteri-menteri asal bapak senang ini terus terjadi. Sehingga laporan itu tidak seperti yang terjadi di lapangan. Kasihan pak presiden, menteri-menterinya ngecap, capaian hanya di atas kertas, tapi realita di bawah orang tidak merasakan," tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebelumnya melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hingga awal November 2026, program tersebut disebut telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat.
Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan capaian MBG menjadi bagian dari implementasi 19 program prioritas Presiden. Berbagai program tersebut dirancang untuk menyentuh kebutuhan mendasar rumah tangga, masyarakat desa, hingga sektor dunia usaha.
"Program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan 3 November 2026 telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat," ujar Juri Ardiantoro dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Laporan pemerintah mengenai jumlah penerima manfaat tersebut menjadi gambaran skala pelaksanaan MBG secara nasional. Namun, temuan Yanuar menunjukkan bahwa perluasan jangkauan program juga perlu diikuti pemerataan manfaat ekonomi dan perbaikan layanan di tingkat daerah.
Penyerapan produk pemasok lokal, kelancaran distribusi ke sekolah, serta respons terhadap pengaduan menjadi sejumlah aspek yang disorot DPR dalam pelaksanaan program tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Beban subsidi dan kompensasi mencapai Rp415,8 triliun hingga Oktober 2026. Selisih harga Pertalite dan Solar menambah tekanan APBN.
Kemenko PMK dan Pemda DIY memperkuat surveilans berbasis masyarakat untuk mendeteksi dini zoonosis, termasuk leptospirosis dan antraks.
Prabowo bertemu empat mata dengan Putin di KTT APEC Shenzhen. Keduanya membahas kerja sama ekonomi dan rencana FTA Indonesia-Rusia.
Banjir melanda sekitar 25 kota di Pas-de-Calais, Prancis. Sekolah ditutup, 30 ruas jalan terdampak, dan hujan lanjutan mengancam.
Mauricio Pochettino ingin meringankan tekanan pemain Manchester United dan membangun mental berani jelang menghadapi Liverpool.