Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas soal Program KDKMP

Newswire
Newswire Kamis, 19 November 2026 10:27 WIB
Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas soal Program KDKMP

Anggota Ombudsman RI Radian Syam (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Antara/HO-Humas Ombudsman RI\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pengawasan penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengawasan tersebut menyasar Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan pengawasan telah dilakukan sejak Mei 2026. Langkah tersebut bertujuan memastikan program yang menjangkau desa dan kelurahan di seluruh Indonesia berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi anggota koperasi maupun masyarakat.

“Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis.

Sepuluh Indikator Pengawasan Program KDKMP

Radian menjelaskan Ombudsman RI meninjau 10 indikator dalam proses pengawasan Program KDKMP. Indikator tersebut mencakup model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta manajemen digital.

Selain itu, pengawasan juga meliputi sosialisasi secara masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan pelayanan bangunan.

Ombudsman RI turut memetakan data melalui dasbor pada laman resmi rsm.kdkmpindonesia.co.id untuk memastikan jumlah koperasi yang telah terbentuk.

“Pengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Koperasi,” ujarnya.

Tahapan berikutnya meliputi permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual. Ombudsman juga melakukan klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Selain pemeriksaan dokumen dan koordinasi, Ombudsman RI meninjau langsung 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas

Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Mandat tersebut mencakup penyusunan model bisnis dan modul pembentukan koperasi, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) berfokus pada dua aspek. Pertama, kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspek clean and clear atau kejelasan status dan legalitas lokasi.

Kedua, Ombudsman menyoroti pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai koperasi.

Radian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Penyampaian hasil pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Masyarakat Bisa Melaporkan Kendala Program KDKMP

Ombudsman RI juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait.

Apabila pengaduan tersebut tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat meneruskan laporan kepada Ombudsman RI. Pelaporan bisa dilakukan melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan Ombudsman di daerah.

"Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Radian menambahkan, pengawasan Program KDKMP berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Program tersebut juga berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Atas dasar itu, Program KDKMP menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS). Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online