Program MBG Jangkau 58,2 Juta Orang, DPR Soroti Ketimpangan Antardaerah
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/10/2026). Mantan Bupati Kebumen yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor. Antara/Indrianto Eko Suwarso/YU
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) serta hak guna usaha (HGU) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa dua direktur jenderal kementerian itu sebagai saksi pada 18 November 2026.
Dua pejabat yang diperiksa adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A serta Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ. Keduanya dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap kedua dirjen tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan keterlibatan mereka dalam proses penerbitan hak atas tanah.
"Saksi A didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya selaku Dirjen. Sementara saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, serta kaitannya dalam penerbitan HGB dan HGU," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pendalaman mengenai penerbitan HGB dan HGU tidak hanya dilakukan terhadap dua direktur jenderal tersebut. KPK sebelumnya juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR sebagai saksi.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik turut mendalami persoalan yang sama, yakni proses penerbitan HGB dan HGU. Sementara itu, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan seorang pihak swasta berinisial REY untuk kepentingan penyidikan lanjutan.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.
Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.
Setelah menetapkan tersangka, penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan untuk mendukung penyidikan. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan milik L, VEJ, dan A di Kementerian ATR/BPN, termasuk sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026. Kali ini, penyidik mendatangi kantor Summarecon di Jakarta serta rumah L di Bekasi.
Tiga hari kemudian, tepatnya 21 September 2026, KPK kembali menggeledah kantor Summarecon yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rangkaian penggeledahan berikutnya menyasar sejumlah kantor pertanahan dan lokasi lain. Pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.
Sehari berselang, KPK melanjutkan penggeledahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Penyidik kemudian mendatangi kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 29 September 2026.
Pemeriksaan terhadap dua dirjen ATR/BPN pada November ini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan perkara tersebut. KPK masih menelusuri kewenangan serta proses penerbitan HGB dan HGU yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Bogor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
OJK mengingatkan modus penipuan online berupa love scam, kerja paruh waktu, dan tiket pesawat murah. Simak cara mengenali dan melaporkannya.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.
Kepsek Daycare Little Aresha Anita Palupi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Tabrakan mobil Daihatsu Sigra dan truk tangki BBM di Ponorogo-Trenggalek menewaskan tiga orang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
Menkeu Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan setelah efisiensi tata kelola.