UU Perampasan Aset Atur Pidana Mati bagi Koruptor, Ini Isinya

Newswire
Newswire Kamis, 19 November 2026 13:47 WIB
UU Perampasan Aset Atur Pidana Mati bagi Koruptor, Ini Isinya

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman (dua dari kanan) saat Konferensi Pers terkait RUU Perampasan Aset. Bisnis/ Muhammad Sulthon S.K\r\n\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA— Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Dalam aturan tersebut, pidana mati bagi koruptor tetap menjadi salah satu sanksi pidana berat yang dipertahankan, bersamaan dengan pengaturan mekanisme perampasan aset dan pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan terdapat empat pilar utama yang menjadi dasar pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Salah satu poin yang disampaikan adalah perluasan cakupan kejahatan finansial dan kejahatan berbasis teknologi informasi (IT), dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati terhadap koruptor.

"Pilar pertama, asas dan ruang lingkup. Asasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas, lalu ada perluasan ke kejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," jelasnya, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI itu menyebut perampasan aset tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pemenjaraan. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan memulihkan kerugian yang dialami korban tindak pidana.

Empat Pilar dalam UU Perampasan Aset

Habiburokhman memaparkan empat pilar yang menjadi landasan pengaturan UU Perampasan Aset. Keempatnya mencakup prinsip hukum, prosedur perampasan, tata kelola aset, hingga jaminan pemulihan bagi korban.

Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Pengaturan ini mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip proporsionalitas, sekaligus memperluas cakupan kejahatan finansial serta tindak pidana berbasis teknologi informasi (IT).

Dalam pilar tersebut, sanksi pidana berat terhadap pelaku tindak pidana tetap dipertahankan, termasuk ancaman pidana mati bagi koruptor sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pilar kedua berkaitan dengan prosedur perampasan aset secara terstruktur. Mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku menjadi bagian dari pengaturan, disertai pembagian kewenangan yang jelas dan upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Selanjutnya, pilar ketiga menitikberatkan tata kelola dan transparansi. Pengelolaan aset dilakukan melalui seluruh siklus oleh badan profesional independen dengan dukungan sistem informasi aset.

Adapun pilar keempat adalah restorasi berkeadilan. Pilar ini memberikan jaminan pengembalian aset kepada korban sekaligus perlindungan secara proporsional bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

"Pilar keempat, restorasi berkeadilan. Jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik," ucapnya.

Enam Jenis Tindak Pidana Lain yang Masuk Cakupan

Selain perkara korupsi, UU Perampasan Aset juga menyasar sejumlah tindak pidana lainnya. Habiburokhman mengatakan cakupan tersebut merupakan hasil penyerapan masukan masyarakat, ahli, dan pakar selama pembahasan RUU.

DPR telah menyelenggarakan 87 kali rapat sejak pembahasan perdana RUU pada September 2025 untuk menghimpun berbagai masukan tersebut.

Adapun tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset meliputi:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.

  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.

  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

  5. Tindak pidana perdagangan orang.

  6. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong, perdagangan saham bodong, hingga penipuan berkedok layanan perjalanan umrah dan haji sebagai perkara yang menjadi perhatian dalam pembahasan.

Ia menyebut kasus-kasus tersebut kerap dilaporkan masyarakat kepada Komisi III DPR RI karena jumlah korbannya cukup banyak.

"Ini seperti investasi bodong ya. Sering datang ke Komisi III hampir tiap bulan ada korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong. Korbannya sangat banyak sekali.," ujarnya.

UU Perampasan Aset Diusulkan Sejak 18 Tahun Lalu

Habiburokhman juga mengungkapkan perjalanan panjang pembentukan UU Perampasan Aset. Menurut dia, regulasi tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai diproses di Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025.

Artinya, pembahasan di tingkat Komisi III telah berlangsung lebih dari satu tahun sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

"Mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025 ya, diproses di Komisi III DPR RI," jelasnya kepada awak media di rapat paripurna, Kamis.

Selain lamanya proses legislasi, perubahan paradigma dalam penegakan keadilan juga menjadi alasan pentingnya pengesahan aturan tersebut.

Habiburokhman menjelaskan selama ini orientasi penghukuman terhadap pelaku tindak pidana lebih banyak berfokus pada pemenjaraan. Melalui UU Perampasan Aset, upaya penegakan hukum juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dengan demikian, pengaturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak korban.

Persetujuan pengesahan UU tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online