DPR Tetapkan Nama Baru RUU Perampasan Aset

Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi Rabu, 18 November 2026 12:47 WIB
DPR Tetapkan Nama Baru RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman (dua dari kanan) saat Konferensi Pers terkait RUU Perampasan Aset. Bisnis/ Muhammad Sulthon S.K\r\n\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan perubahan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. RUU tersebut kini bernama RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Wakil Ketua Panja, Soedeson Tandra, menjelaskan perubahan nomenklatur sekaligus penyempurnaan substansi beleid itu merupakan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

Kedua tim tersebut telah menyelesaikan tugas penyelarasan redaksional serta harmonisasi pasal sebelum laporan hasil kerja diserahkan kepada Panja.

"Demikian laporan hasil kerja tim perus dan tim sinkronisasi atas RUU Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang kini telah berubah menjadi RUU Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan. Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada panjang untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," ujar Tandra dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penyerahan laporan tersebut menandai selesainya tahapan penyelarasan oleh timus dan timsin. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum regulasi tersebut dibawa ke proses pengambilan keputusan tingkat selanjutnya bersama pemerintah.

Penyelarasan RUU Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter

Dalam proses penyusunan, tim perumus dan tim sinkronisasi melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

Pelibatan para ahli tersebut bertujuan memastikan ketepatan tata bahasa dan penggunaan kerangka hukum yang baku dalam draf RUU.

Penyempurnaan dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta berbagai regulasi terkait lainnya.

Tim gabungan juga melakukan perbaikan redaksional secara menyeluruh. Perbaikan mencakup penggunaan kalimat atau frasa, pemilihan kata, huruf, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika draf undang-undang.

Selain itu, timus dan timsin menyelaraskan ketentuan antarpasal, termasuk pengacuan pasal serta ketentuan terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dan mencegah perbedaan penafsiran maupun ketidaksesuaian antarbagian dalam RUU.

"Selanjutnya, timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan menyebabkan perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," jelasnya.

RUU Perampasan Aset Bersiap Masuk Tahap Pembahasan Selanjutnya

Penyelarasan tidak hanya dilakukan terhadap batang tubuh pasal. Tim perumus juga menelusuri kembali bagian penjelasan undang-undang agar sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai selama pembahasan di tingkat Panja.

Dengan selesainya harmonisasi teknis tersebut, DPR bersama pemerintah bersiap melanjutkan proses legislasi menuju pengambilan keputusan tingkat pertama.

Tahapan tersebut akan dilalui sebelum RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online