Saan Mustopa Jelaskan Alasan Anggota DPR Diminta di Jakarta

Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan kebijakan mengenai anggota DPR yang bepergian ke luar Jakarta di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pengaturan tersebut merupakan kewenangan masing-masing fraksi partai politik, tetapi anggota dewan diharapkan tetap berada di Jakarta selama masa persidangan.

Saan mengatakan DPR saat ini telah memasuki masa sidang yang berlangsung hingga 17 Desember 2026. Karena itu, keberadaan anggota di Jakarta diperlukan untuk mengikuti agenda persidangan dan menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.

“Itu kebijakan fraksi masing-masing. Kita di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya, sampai 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR di Jakarta untuk bersidang,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan pengaturan mengenai perjalanan anggota DPR ke luar Jakarta tidak menjadi kebijakan tunggal pimpinan DPR. Setiap fraksi memiliki kewenangan untuk menentukan sikap bagi anggotanya, dengan mempertimbangkan agenda kerja selama masa persidangan.

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 sendiri resmi dibuka pada Selasa (10/11/2026) dan dijadwalkan berlangsung hingga 17 Desember 2026. Pembukaan masa sidang tersebut menandai berakhirnya masa reses dan kembalinya anggota DPR menjalankan agenda legislasi, anggaran, serta pengawasan.

Di tengah dimulainya masa sidang, perhatian parlemen juga tertuju pada usulan penggunaan HMP terkait Gibran. Pimpinan DPR telah menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi untuk menerima anggota dewan yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Dalam rapat itu, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyampaikan usulan HMP. Jumlah tersebut berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, dan 19 anggota Fraksi Partai NasDem.

Selain itu, pengusul terdiri atas 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat. Dengan demikian, usulan tersebut melibatkan anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR.

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Argumentasi tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan dokumen pendidikan SMA milik Gibran. Penilaian itu merupakan alasan yang disampaikan para anggota DPR pengusul HMP.

Saan mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke tahapan pembahasan berikutnya. Pimpinan DPR akan menindaklanjuti pengajuan tersebut melalui mekanisme kelembagaan sebelum masuk ke agenda rapat paripurna.

Setelah diterima pimpinan DPR, usulan HMP akan dibahas dalam rapat pimpinan untuk kemudian diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus). Tahapan itu menjadi bagian dari proses sebelum usulan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Berdasarkan agenda yang disampaikan dalam naskah, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, usulan HMP akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

Pengajuan HMP tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemungkinan proses pemakzulan wakil presiden. Namun, penyampaian usulan oleh anggota DPR belum dengan sendirinya berarti Gibran telah dimakzulkan atau proses pemberhentian telah diputuskan.

Di sisi lain, masa sidang hingga 17 Desember membuat anggota DPR diharapkan menjalankan agenda persidangan di Jakarta. Sementara keputusan mengenai izin atau pembatasan perjalanan ke luar ibu kota tetap berada di masing-masing fraksi, sebagaimana dijelaskan Saan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.