PKB Sebut Cak Imin Ideal Jadi Wapres Pengganti Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai figur yang diinginkan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.

Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menjelang Rapat Gabungan MPR RI yang membahas pengisian kekosongan jabatan Wapres, Jumat (13/11/2026).

Lalu mengatakan PKB menginginkan Cak Imin menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan. Meski demikian, proses pengisian jabatan tersebut masih berjalan dan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres.

"Ya kalau ditanya [siapa yang ideal] PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan. Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian apa namanya, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja, ya," ujar Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

PKB Belum Bahas Kandidat Secara Formal

Meski menyampaikan keinginan agar Cak Imin menjadi Wapres, Lalu menegaskan keputusan resmi dan langkah politik PKB tetap mengikuti arahan Ketua Umum partai.

Ia menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan khusus di internal PKB maupun penyusunan daftar nama kandidat secara formal untuk mengisi jabatan Wapres.

Di tengah proses politik tersebut, PKB juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi nasional tetap aman dan kondusif. Hal itu diperlukan agar program prioritas pemerintah yang telah disepakati bersama DPR dapat berjalan tanpa hambatan.

Lalu mengimbau masyarakat tetap tenang dan menyerahkan proses pengisian jabatan Wapres kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Jadi apa pun kondisi politik hari ini, saya menghimbau kepada kita semua, seluruh anak bangsa, mari kita sama-sama jaga kondusivitas, sama-sama jaga keamanan, serahkan sepenuhnya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan regulasi dan undang-undang," tambahnya.

Pimpinan Komisi X DPR RI tersebut memastikan akan terus mengawal proses transisi pemerintahan secara konstruktif. Menurut dia, hal itu penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Prabowo Terima Surat Berhenti Gibran

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerima surat pernyataan berhenti yang diajukan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan mekanisme hukum pengusulan calon pengganti Wapres.

Menurut Yusril, ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan tersebut secara normatif merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan tersebut mengisyaratkan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam pemilihan umum sebelumnya.

"Yang saya tahu mekanisme pelaksanaannya normalnya seperti yang saya katakan tadi [harus dari partai pengusung], itu pun ada di UU MD3, tapi bagaimana semuanya kita serahkan kepada kebijaksanaan presiden untuk memutuskan segala sesuatunya dan tentunya akan mendengar pandangan-pandangan dari segi hukum bagaimana seharusnya dipastikan," ujar Yusril di Kompleks Istana Negara, Kamis (12/11/2026).

Yusril menambahkan, selain mempertimbangkan ketentuan dalam UU MD3, penentuan sosok yang akan mendampingi Presiden dalam pemerintahan juga menjadi bagian dari kebijaksanaan Kepala Negara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis