KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Jasa Influencer

Newswire
Newswire Rabu, 18 November 2026 12:27 WIB
KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Jasa Influencer

Kantor KPK - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi nilai kontrak pengadaan jasa influencer atau pemengaruh. Langkah tersebut menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh oleh kedua kementerian terkait.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah ICW mengungkap lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian dari Kemenbud.

Selain itu, ICW menemukan tiga paket pengadaan jasa serupa di KKP selama periode 2025-2026. Jika digabungkan, nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

KPK Minta Pengadaan Dievaluasi dari Perencanaan

Budi menjelaskan evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap nilai kontrak. Kemenbud dan KKP juga perlu meninjau seluruh proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurutnya, peninjauan tersebut penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan, modus tertentu, maupun benturan kepentingan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Dengan evaluasi menyeluruh, kedua kementerian diharapkan dapat menilai kembali proses pengadaan jasa influencer yang telah berjalan.

ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,7 Miliar

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket pengadaan di KKP selama 2025-2026.

Dalam temuan tersebut, total nilai delapan paket pengadaan mencapai Rp14,7 miliar. Seluruh paket pengadaan jasa itu disebut mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

Bentuk pengadaan jasa tersebut meliputi penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Selain itu, pengadaan juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia sehingga menutup peluang persaingan bagi penyedia jasa lainnya.

Organisasi tersebut juga menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa itu karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online