Wapres Mengundurkan Diri, Bagaimana Mekanisme Penggantinya?

Harianjogja.com, JOGJA—Pengunduran diri wakil presiden dapat menyebabkan kekosongan jabatan sebelum masa pemerintahan berakhir. Jika kondisi tersebut terjadi, Presiden tidak bisa langsung menunjuk seseorang sebagai pengganti. Konstitusi mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sementara itu, tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pembahasan mengenai mekanisme ini mengemuka setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dikutip dari Antara. 

Prasetyo juga membantah kabar bahwa Presiden Prabowo menolak niat tersebut. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan itu. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski demikian, penyampaian niat mundur belum otomatis berarti jabatan wakil presiden telah kosong. Karena itu, mekanisme pengisian jabatan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 baru menjadi relevan ketika kekosongan jabatan benar-benar terjadi.

Apakah Pengunduran Diri Wapres Harus Mendapat Persetujuan DPR?

UUD 1945 tidak merinci prosedur administratif pengunduran diri wakil presiden, seperti kepada siapa surat pengunduran diri harus disampaikan atau bagaimana tahapan formal penerimaannya. Pasal 8 ayat (2) lebih berfokus pada mekanisme pengisian jabatan setelah terjadi kekosongan.

Ketentuan tersebut juga tidak mencantumkan persetujuan DPR sebagai syarat pengunduran diri atau pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Dengan demikian, mekanisme penggantian wakil presiden melalui Pasal 8 ayat (2) berbeda dari proses pemakzulan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Perlu dibedakan pula antara pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui pemakzulan. Pengunduran diri bersumber dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan dan tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan kata lain, pembahasan mengenai pengunduran diri tidak harus dimulai melalui proses pemakzulan di DPR. Namun, setelah jabatan dinyatakan kosong, pengisian posisi wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Pasal 8 UUD 1945 Atur Pemilihan Wapres Pengganti

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua lembaga yang memiliki peran utama dalam pengisian jabatan. Presiden bertugas mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu orang untuk menjadi wakil presiden.

Artinya, Presiden Prabowo tidak dapat menetapkan sendiri satu orang sebagai wakil presiden definitif apabila jabatan tersebut kosong. Dua calon harus terlebih dahulu diajukan, kemudian dipilih melalui sidang MPR.

Konstitusi juga menetapkan batas waktu penyelenggaraan sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan ini memberikan batas waktu bagi proses pemilihan agar posisi wakil presiden tidak dibiarkan kosong terlalu lama.

Tahapan Pemilihan Wapres Pengganti Menurut UU MD3

Pengaturan lebih rinci mengenai pemilihan wakil presiden pengganti terdapat dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ketentuan ini mengatur tahapan yang harus dilakukan Presiden dan MPR setelah terjadi kekosongan jabatan.

Berikut mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti:

1. MPR menggelar sidang paling lama 60 hari

Pasal 46 ayat (1) UU MD3 mengatur MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, penyelenggaraan sidang pemilihan bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban konstitusional MPR.

2. Presiden mengajukan dua calon

Sebelum sidang berlangsung, Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2), usulan tersebut harus disertai kelengkapan persyaratan dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Presiden adalah mengajukan dua nama, bukan menentukan langsung siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden.

3. Kedua calon menyampaikan kesiapan

Pasal 46 ayat (4) UU MD3 mengatur dua calon yang diajukan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum pemilihan dilakukan.

Tahapan ini menjadi bagian dari proses pemilihan yang harus dilalui kedua calon sebelum anggota MPR memberikan suara.

4. MPR memilih satu calon

Setelah tahapan pencalonan dan penyampaian kesiapan selesai, MPR memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden berdasarkan Pasal 46 ayat (5).

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai sosok pengganti berada di tangan MPR melalui pemilihan dalam sidang paripurna.

5. Pemilihan diulang jika suara sama

UU MD3 juga mengatur kemungkinan kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama. Berdasarkan Pasal 46 ayat (6), pemilihan harus diulang satu kali apabila hasil perolehan suara kedua calon imbang.

Jika hasil pemilihan ulang tetap sama, Pasal 46 ayat (7) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Apakah Pengganti Wapres Harus Berasal dari Partai Politik?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Ketentuan tersebut tidak secara khusus membatasi calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu.

Hal ini berbeda dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan. Kondisi tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yang memiliki mekanisme pencalonan berbeda dengan pengisian satu jabatan wakil presiden.

Meski tidak disebutkan adanya kewajiban berasal dari partai tertentu dalam Pasal 8 ayat (2), calon yang diajukan tetap harus memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden. Presiden juga wajib menyertakan kelengkapan persyaratan calon ketika menyampaikan usulan kepada pimpinan MPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Wakil presiden yang terpilih melalui mekanisme tersebut kemudian menjalankan jabatan hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, apabila terjadi pengunduran diri dan kekosongan jabatan wakil presiden, proses penggantiannya tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih satu orang melalui sidang paripurna paling lama 60 hari sejak jabatan tersebut kosong.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.