Sehari Sebelum Penetapan Tersangka Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Sidak Koperasi
Listyo Sigit melakukan sidak Koperasi Merah Putih di Cakung pada 2 November, sehari sebelum Bareskrim mengumumkan tiga tersangka penyadapan ilegal.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan pers jelang mengadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Kabinet Merah Putih di Halaman Tengah Istana Merdeka, pada Rabu (21/10/2026)./Bisnis-Akbar Evandio\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memutuskan mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia juga mengakhiri seluruh aktivitas kepartaian agar bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli menyampaikan keputusan tersebut setelah mengirimkan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pada Senin (9/11/2026).
"Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Raja Juli menjelaskan pengunduran dirinya dari kepengurusan PSI dilatarbelakangi sejumlah mandat Presiden Prabowo di sektor kehutanan. Menurut dia, berbagai agenda pembangunan kehutanan membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh.
Beberapa program yang menjadi prioritas di antaranya rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, serta perlindungan keanekaragaman hayati atau biodiversitas Indonesia.
Dia menilai upaya tersebut semakin penting, terutama setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Dengan meninggalkan jabatan Sekjen PSI sekaligus seluruh aktivitas partai, Raja Juli ingin mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Kehutanan.
Raja Juli juga memastikan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah memahami dan menerima keputusannya untuk mundur dari kepengurusan partai.
"Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama," katanya.
Pengunduran diri Raja Juli Antoni terjadi pada hari yang sama dengan pengumuman mundurnya Giring Ganesha dari PSI. Keputusan tersebut disampaikan Giring melalui akun media sosial pribadinya pada Senin (9/11/2026).
Dalam video yang diunggah, Giring menyatakan sudah tidak sejalan dengan partai berlambang gajah yang telah diperjuangkannya sejak awal.
"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," kata dia.
Wakil Menteri Kebudayaan itu kemudian menceritakan kembali awal keterlibatannya dalam dunia politik. Dia menyebut memiliki cita-cita menjadi pelayan publik yang dapat membawa perbaikan bagi Indonesia.
Selama menjadi anggota PSI, Giring mengaku mendapatkan banyak pengalaman dan persahabatan yang memberinya pelajaran hidup berharga.
Dia juga mengingat momen ketika Presiden Prabowo Subianto menghubunginya pada September 2024 untuk mengajak bergabung dalam pemerintahan.
"Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Listyo Sigit melakukan sidak Koperasi Merah Putih di Cakung pada 2 November, sehari sebelum Bareskrim mengumumkan tiga tersangka penyadapan ilegal.
Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung permintaannya agar Kapolri Listyo Sigit diganti. Ia juga mengaku tak memiliki HP karena merasa disadap.
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Kemenhub menyiapkan seluruh moda transportasi menghadapi Nataru 2026/2027 dengan proyeksi 127 juta pergerakan masyarakat.
MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah menyusun regulasi.
Pemerintah menargetkan 7,54 juta pekerja formal menerima insentif PPh 21 DTP pada 2027 untuk karyawan bergaji hingga Rp10 juta.