Nusron Cabut HGU 11 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan

Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 11 perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan hutan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masuk dalam daftar pencabutan izin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin. Nusron menyampaikan hal itu saat berada di Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron.

Menurut Nusron, sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor utama dari luar negeri, yakni Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, beberapa perusahaan lainnya memiliki investor dari dalam negeri.

"Beneficiary Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," imbuhnya.

Sebelas perusahaan itu tersebar di tiga provinsi. Di Kalimantan Selatan terdapat PT MIB. Sementara di Kalimantan Barat ada PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API.

Adapun dua perusahaan lainnya, yakni PT STP dan PT JMS, berlokasi di Kalimantan Timur.

Lima Klaster Pelanggaran Perusahaan

Nusron membagi 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster berdasarkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan.

Klaster pertama terdiri atas tiga perusahaan, yaitu PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355 hektare.

Ketiga perusahaan itu dikenai pencabutan seluruh izin HGU karena kebakaran di wilayah masing-masing terjadi berulang kali. Selain itu, kebakaran meluas hingga lebih dari separuh area izin dan perusahaan tidak memiliki sarana serta prasarana mitigasi karhutla.

Klaster kedua mencakup PT PSLT. Perusahaan tersebut dinyatakan melanggar karena masa berlaku HGU telah berakhir. Dengan demikian, lahan seluas 2.300 hektare milik perusahaan itu akan diambil alih oleh negara.

Berikutnya, klaster ketiga berkaitan dengan pembatalan penerbitan izin bagi perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan, tetapi belum memperoleh HGU.

Ada tiga perusahaan yang masuk dalam kelompok ini, yakni PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

Sementara itu, klaster keempat dikenai sanksi pencabutan sebagian HGU. Sanksi tersebut diberikan kepada PT SAE di Kalimantan Barat dengan luas lahan 1.150 hektare karena area yang terbakar tidak mencapai 50% dari keseluruhan luas HGU.

Adapun klaster kelima masih dalam tahap pengkajian. Tiga perusahaan yang masuk kelompok ini adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.

Pemerintah masih mendalami apakah pencabutan HGU terhadap ketiga perusahaan tersebut akan dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Proses tersebut mencakup inspeksi fisik di lapangan serta pengukuran data.

"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Demikian," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.