Syarat Penerima BSU 2026 Rp900.000, Cek Kriteria Lengkapnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan berpeluang menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai total Rp900.000. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana BSU 2026 senilai Rp900.000 itu dibayarkan sekaligus kepada pekerja yang memenuhi kriteria.

Persyaratan penerima bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker No. 10/2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus daya beli pekerja dan buruh.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” kata Indah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Syarat Penerima BSU 2026

Indah menjelaskan terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi pekerja agar masuk dalam kriteria penerima BSU 2026. Persyaratan tersebut meliputi status kewarganegaraan, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga batas penghasilan.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

“Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi [UMP] dengan ketentuan pembulatan yang sama,” lanjutnya.

Bagaimana Penghitungan Batas Gaji BSU?

Kemnaker juga menjelaskan dasar penghitungan upah untuk menentukan kelayakan penerima subsidi gaji. Besaran yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Dengan demikian, data upah yang tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan dalam proses penentuan penerima BSU.

ASN, TNI, dan Polri Tidak Mendapat BSU

Selain menetapkan batas penghasilan dan kepesertaan, Kemnaker juga menentukan kelompok yang tidak berhak menerima bantuan tersebut.

Indah menegaskan BSU 2026 tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.

Sementara itu, pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Cara Mengakses Informasi Resmi BSU 2026

Pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program subsidi gaji ini dapat mengakses kanal resmi yang disediakan Kemnaker.

“Informasi lebih lanjut mengenai BSU Tahun 2026 dapat diakses melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id atau melalui pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis