Karhutla, Enam Perusahaan Kehutanan Dibekukan, Luas Konsesi Capai 202.000 Hektare
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 konsesi kehutanan seluas 1,93 juta hektare terkait penanganan karhutla.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi./Antara-/Bayu Pratama S/YU
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah memutuskan mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini berlaku lintas profesi, mulai dari guru, dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelayanan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil finalisasi pembahasan lintas kementerian dan lembaga yang difasilitasi pimpinan DPR RI. Pembahasan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian yang sebelumnya disampaikan kepada DPR maupun pemerintah.
"Yang pertama, sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ujarnya seusai menghadiri finalisasi pembahasan ASN PPPK paruh waktu lintas sektor bersama pimpinan DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan keputusan awal pemerintah sebelumnya masih terbatas pada tenaga PPPK paruh waktu di sektor pendidikan, khususnya guru. Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan dan perhitungan lintas sektor, cakupan kebijakan tersebut diperluas.
Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu kini mencakup berbagai profesi yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu. Di antaranya dosen, petugas damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, serta tenaga teknis dan tenaga pelayanan lainnya.
"Nah, setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi," katanya.
Selain menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, pemerintah juga berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada November 2026.
Rekrutmen tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), termasuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta menambah tenaga untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.
Prasetyo mengatakan proses pendaftaran CPNS direncanakan mulai berlangsung pada November 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) akan memimpin tim pelaksana rekrutmen.
"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran, Bu, ya, Bu Menpan RB nanti yang akan menjadi ketua tim panitianya," ujar Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan rekrutmen CPNS diperlukan untuk menjaga komposisi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah. Setiap tahun terdapat pegawai yang memasuki usia pensiun sehingga kebutuhan aparatur perlu diisi kembali.
Di samping itu, pemerintah membutuhkan tambahan pegawai untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas yang memerlukan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Prasetyo pun mengimbau masyarakat, terutama para lulusan baru, untuk memantau pengumuman resmi pemerintah dan mempersiapkan diri mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 konsesi kehutanan seluas 1,93 juta hektare terkait penanganan karhutla.
Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI AD dalam kecelakaan helikopter saat menjalankan misi pemadaman karhutla di Seruyan.
Sebanyak 51 pelajar mengikuti Kejurkab Panjat Tebing Kulonprogo 2026. FPTI berharap dukungan fasilitas latihan untuk mengejar target tiga medali PORDA DIY 2027.
BPBD Gunungkidul menyebut musim hujan diperkirakan mulai Desember. Sebanyak 5.100 tangki air disiapkan untuk melanjutkan bantuan air bersih.
Apindo menyebut pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lesunya permintaan ekspor menekan margin perusahaan serta membuat pengusaha menahan investasi.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.