Kasus Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, Pejabat Bulog dan Bapanas Dicopot

Harianjogja.com, JAKARTA— Dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berujung pada pencopotan delapan pejabat Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan distribusi beras bersubsidi.

Selain delapan pejabat yang dicopot, dua pejabat lainnya mendapat peringatan. Sementara itu, sembilan pelaku dari pihak swasta telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Beras SPHP Diduga Dioplos dan Dijual Lebih Mahal

Amran menjelaskan, dugaan penyimpangan terjadi ketika beras SPHP yang dibeli dari Bulog dibuka kemasannya, kemudian dipindahkan ke karung lain. Beras tersebut selanjutnya dipasarkan dengan skema berbeda, termasuk dijual sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Menurut Amran, beras SPHP seharusnya dijual kepada konsumen dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun, beras tersebut diduga dibeli perusahaan dengan harga Rp11.500 per kilogram sebelum kemasannya dibongkar dan isinya diolah kembali.

“Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini (beras SPHP) yang harusnya dijual (ke konsumen) Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka (perusahaan) Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi,” bebernya.

Amran menilai praktik tersebut sebagai penyimpangan serius karena beras SPHP mendapat dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan,” tegas Amran.

Enam Pejabat Bulog Dinonaktifkan

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pejabat Bulog yang dinonaktifkan berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten.

Rizal menyebut enam pejabat Bulog dinonaktifkan, sedangkan dua lainnya menerima surat teguran. Keputusan itu diambil berdasarkan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas serta hasil rapat direksi Bulog.

“Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami,” kata Rizal.

Ia mengibaratkan kebijakan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan wilayah ketika terjadi persoalan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Rizal menegaskan penonaktifan tidak berarti para pejabat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Kebijakan itu ditempuh sebagai langkah preventif untuk menjaga profesionalisme dan objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Menurut dia, penonaktifan sementara juga bertujuan mencegah kemungkinan adanya gangguan terhadap pemeriksaan sehingga penyelidikan dapat berjalan secara independen, transparan, dan akuntabel.

Pejabat yang nantinya tidak terbukti terlibat akan dipulihkan haknya melalui penempatan pada jabatan sederajat. Sebaliknya, pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum.

Pengawasan Distribusi Beras SPHP Diperketat

Amran menegaskan pencopotan pejabat dilakukan karena adanya kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan. Pemeriksaan lanjutan akan menentukan apakah terdapat keterlibatan pidana yang perlu diproses aparat penegak hukum.

“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai perkembangan perkara, Amran menyatakan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, identitas pihak yang disebut sebagai pelaku utama belum diungkapkan.

“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan),” ujar Amran.

Sementara itu, Rizal mengatakan pengawasan terhadap Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kewajiban Bulog. Seluruh jajaran diminta aktif memverifikasi, memeriksa, dan mengawasi mitra penyalur untuk mencegah penyimpangan distribusi beras SPHP.

Pemerintah Tingkatkan Dukungan Sektor Pangan

Dalam keterangannya, Amran juga memaparkan dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan produksi hingga distribusi pangan nasional.

Pada 2026, total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu yang dipaparkan Amran mencapai sekitar Rp160 triliun, meningkat dibandingkan Rp144 triliun pada 2025. Dukungan tersebut antara lain mencakup pupuk, traktor, dan irigasi.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen serta Harga Eceran Tertinggi (HET) guna melindungi konsumen.

Pada tahap penyerapan beras, Bulog turut memperoleh dukungan subsidi yang menurut Amran mencapai Rp6.000 per kilogram.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara