Pemerintah Siapkan 1 Juta Ton Beras SPHP, Harga Rp12.500/Kg
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Pesawat Jet Air parkir di apron Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (21/8/2026). Pihak Bandara Internasional Supadio mengatakan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu operasional Bandara Supadio Pontianak sehingga menyebabkan 21 penerbangan pagi mengalami keterlambatan pada 18-21 Agustus 2026 akibat jarak pandang di bawah 1.000 meter. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/foc.\r\n
Harianjogja.com, KALBAR-- Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pesawat yang membawa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama rombongan gagal mendarat di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (3/9/2026).
Jarak pandang di wilayah tersebut hanya sekitar 100 meter. Kondisi itu membuat pesawat yang ditumpangi Menhut tidak berani melakukan pendaratan sehingga kunjungan Raja Juli Antoni ke Kalbar terpaksa ditunda.
"Di tempat kita ini beliau batal datang karena kabut asap dan jarak pandang hanya bisa 100 meter saja. Sehingga pesawat tidak berani untuk landing," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Kamis.
Agenda Menhut di Kalbar Ditunda
Wagub Krisantus mengatakan kunjungan Menhut Raja Juli Antoni masih diupayakan dapat berlangsung apabila kondisi cuaca dan jarak pandang membaik. Jika belum memungkinkan, agenda tersebut paling lambat dijadwalkan kembali pada hari berikutnya.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Menhut dijadwalkan meninjau tiga lokasi yang terdampak karhutla. Lokasi yang masuk dalam agenda itu yakni kawasan Limbung, sekitar SMA Negeri 4, dan Rasau Jaya.
Setelah peninjauan lapangan, agenda seharusnya dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kalbar.
Bantuan Peralatan Disiapkan
Di tengah penanganan karhutla, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa bantuan peralatan. Bantuan dari Kementerian Kehutanan tersebut antara lain berupa pompa air dan berbagai perlengkapan lainnya.
"Bantuan rencana pompa air, peralatan-peralatan yang akan dibantu dari Kementerian Kehutanan. Kemudian makanan dan minuman, obat-obatan, masker dan lain sebagainya," ujarnya.
Menurut Krisantus, pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan karhutla. Upaya tersebut dilakukan ketika kabut asap telah mengganggu aktivitas penerbangan dan menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah.
Perusahaan yang Diduga Terlibat Pernah Ditindak
Krisantus juga mengatakan penanganan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla bukan hal baru di Kalbar. Ia menyebut pada 2019 sejumlah perusahaan pernah ditindak, termasuk terdapat kasus yang berujung pada pencabutan izin.
"Sudah pernah. Tahun 2019 juga banyak yang sudah kita tindaklanjuti, sampai pencabutan izin," ujarnya menegaskan.
Kondisi kabut asap yang menghambat pendaratan pesawat Menhut menunjukkan dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas masyarakat. Asap juga mulai menghambat mobilitas serta agenda pemerintah yang hendak melakukan penanganan langsung di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Cek jadwal lengkap 15 perjalanan KRL Jogja-Solo Rabu 4 November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
PSMS Medan bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta di I.League Cup 2026/2027 setelah Phillerson menyamakan skor pada menit ke-80.
Listyo Sigit melakukan sidak Koperasi Merah Putih di Cakung pada 2 November, sehari sebelum Bareskrim mengumumkan tiga tersangka penyadapan ilegal.
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Yusril Ihza Mahendra menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal oleh tiga personel Polri tidak mengarah pada tindak pidana makar.