BPS Minta Tambahan Rp1,473 Triliun, Rp926 Miliar untuk Pemutakhiran Data

Harianjogja.com, JAKARTA-- Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk tahun 2027. Dari usulan tersebut, Rp926 miliar dialokasikan untuk kegiatan statistik, termasuk survei penting dan pemutakhiran data.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan kebutuhan tambahan anggaran tersebut diperlukan karena pagu yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan BPS agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

"Tentunya anggaran yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam nota keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal," katanya saat rapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026).

Pagu BPS 2027 Capai Rp6,476 Triliun

Total pagu anggaran BPS pada 2027 tercatat sebesar Rp6,476 triliun. Dari alokasi tersebut, sebanyak 77% ditempatkan untuk BPS Kabupaten/Kota, 11,73% untuk BPS Pusat, dan 11,09% untuk BPS Provinsi.

Amalia menjelaskan BPS memiliki total 539 satuan kerja (Satker). Jumlah tersebut terdiri atas 3 Satker di BPS Pusat, 34 Satker di BPS Provinsi, dan 502 Satker di Kabupaten/Kota.

Menurutnya, tambahan anggaran yang diusulkan BPS akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan statistik pada tahun anggaran 2027. Salah satunya ialah pemutakhiran data serta pelaksanaan survei biaya hidup.

Survei tersebut berkaitan dengan basis perhitungan inflasi. Ke depan, pengukuran inflasi yang direncanakan tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi mencakup 514 Kabupaten/Kota.

Rp926 Miliar untuk Kegiatan Statistik

Dari total tambahan anggaran yang diusulkan, Rp546 miliar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dukungan manajemen. Sementara itu, Rp926 miliar digunakan untuk kegiatan statistik, termasuk survei-survei penting dan survei yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan BPS dalam rangka pemutakhiran.

"Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kebutuhan usulan tambahan anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp1,473 triliun rupiah, di mana kekurangan yang pertama adalah untuk memenuhi dukungan manajemen sebesar Rp546 miliar dan untuk kegiatan statistik melakukan survei-survei penting dan survei-survei yang memang jatuh tempo harus dilakukan oleh BPS untuk pemutakhiran, yaitu sebesar Rp926 miliar rupiah," jelasnya

Kebutuhan pemutakhiran data menjadi salah satu bagian penting dari usulan tersebut. BPS juga harus menjalankan sejumlah survei yang menjadi bagian dari kegiatan statistik dan sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.

Kantor BPS di Daerah Juga Perlu Diperbaiki

Selain kebutuhan kegiatan statistik, BPS turut menghadapi persoalan kondisi fisik sejumlah kantor di daerah. Amalia menyampaikan banyak kantor BPS yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan.

Menurutnya, kondisi kantor tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar dapat menunjang sistem kerja pegawai BPS, terutama di daerah.

"Saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan, karena kalau kita lihat fotonya di next slide, kantor-kantor ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus," ucapnya.

Usulan tambahan anggaran BPS untuk 2027 tersebut dengan demikian mencakup kebutuhan kegiatan statistik, dukungan manajemen, pemutakhiran data, hingga kebutuhan perbaikan kantor yang dinilai sudah tidak layak menjadi tempat bekerja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com