MBG Diklaim Perkuat Ketahanan Pangan, Pengamat Soroti Tantangannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mulai mengembangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah ingin membangun rantai pasok pangan yang mampu menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, hingga pembudidaya secara berkelanjutan. Namun, sejumlah pengamat menilai efektivitas skema tersebut masih menghadapi tantangan, mulai dari tata kelola, keamanan pangan, hingga manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan pelaku usaha di tingkat desa.

Pemerintah menempatkan KDMP sebagai pengelola sekaligus pengumpul hasil produksi masyarakat, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai pembeli tetap (offtaker) bahan baku pangan yang digunakan dalam Program MBG.

Pemerintah Bangun Rantai Pasok Pangan Terintegrasi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan integrasi KDMP dengan MBG dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi desa yang menghubungkan proses produksi hingga konsumsi.

Menurutnya, skema tersebut memberikan kepastian pasar bagi masyarakat sehingga hasil produksi tidak lagi mengalami kesulitan pemasaran.

"Inilah yang kita bangun, sebuah closed-loop economy. Warga memiliki kepastian pasar, koperasi menjadi penggerak ekonomi desa, dan anak-anak memperoleh sumber protein berkualitas melalui Program MBG," ujarnya.

Salah satu implementasi model tersebut diterapkan di KDMP Kamolan, Kabupaten Blora. Koperasi itu memasok lele bersih kepada empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram.

Setiap dapur MBG rata-rata menyerap sekitar 250 kilogram lele setiap kali pengambilan. Dengan pola tersebut, pembudidaya memperoleh kepastian permintaan sehingga dapat menyusun siklus produksi secara lebih berkelanjutan.

Budidaya bioflok di kawasan itu dimulai sejak Februari 2026. Pada siklus pertama, produksi mencapai sekitar 1,04 ton lele, sedangkan panen parsial siklus kedua menghasilkan sekitar 605 kilogram.

Saat ini, 22 dari 24 kolam telah diisi sekitar 92.000 benih yang ditebar secara bertahap agar jadwal panen dapat menyesuaikan kebutuhan pasokan SPPG.

Secara nasional, pemerintah menargetkan produksi ikan budidaya mencapai 7,15 juta ton pada 2026 melalui Program Budidaya Tematik Bioflok untuk memperkuat pasokan protein hewani sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku MBG.

MBG Dinilai Bantu Menopang Harga Ayam dan Telur

Peran MBG sebagai penyerap hasil produksi juga mulai dirasakan sektor peternakan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program tersebut telah membantu memperkuat permintaan terhadap komoditas ayam dan telur sehingga harga di tingkat peternak mulai membaik.

"Telur sudah aman, ayam sudah aman, harganya sudah naik. Jadi kini MBG adalah off-taker untuk produksi-produksi pertanian, 167 juta petani peternak pekebun. Jadi MBG adalah off-takernya komunitas pertanian," katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Singgih, menilai keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pembeli hasil produksi berpotensi menjaga keseimbangan pasar.

Menurutnya, apabila BGN mampu menyerap sekitar 15% hingga 20% produksi ayam dan telur nasional, kelebihan pasokan yang selama ini menekan harga dapat dikurangi sehingga fluktuasi harga di tingkat peternak menjadi lebih terkendali.

Pengamat Soroti Tata Kelola dan Dampak Program

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya volume penyerapan komoditas pangan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, mengatakan program swasembada pangan, MBG, dan KDMP masih lebih banyak berorientasi pada pencapaian administratif dibandingkan hasil akhir berupa penguatan sistem pangan dan penurunan angka kelaparan.

Menurutnya, program swasembada pangan masih berfokus pada peningkatan produksi sejumlah komoditas sehingga belum membangun sistem pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Isnawati juga menyoroti pelaksanaan MBG yang masih menghadapi persoalan tata kelola, termasuk pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dalam waktu singkat serta masih munculnya kasus makanan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Selain itu, ia menilai pemerintah belum menyampaikan evaluasi yang komprehensif mengenai dampak program terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat.

"Output yang disampaikan masih sebatas jumlah SPPG, jumlah penerima manfaat, dan jumlah tenaga kerja. Belum ada evaluasi apakah benar-benar memperbaiki gizi anak atau tidak," ungkapnya.

Menurut Isnawati, pembentukan KDMP juga dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketahanan pangan karena menggunakan pendekatan dari atas ke bawah.

Padahal, Indonesia telah memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang dinilai dapat diperkuat untuk menjalankan fungsi distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Ia menambahkan, aktivitas KDMP saat ini masih didominasi penyaluran pupuk bersubsidi dan sembako, sementara fungsi utama sebagai pengelola hasil produksi masyarakat belum terlihat secara luas.

BGN Tegaskan Zero Tolerance terhadap Pelanggaran

Tantangan lain yang masih menjadi perhatian adalah aspek keamanan pangan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai daerah dan menimpa ribuan penerima manfaat MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran keamanan pangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky-panky," ujar Sudaryono.

Ia mengatakan seluruh SPPG wajib menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan.

Kepala dapur juga diminta bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran prosedur karena keamanan pangan berkaitan langsung dengan keselamatan para penerima manfaat.

Secara keseluruhan, keberhasilan Program MBG tidak hanya akan diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuannya membangun rantai pasok pangan nasional yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola, menjamin keamanan pangan, serta memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, nelayan, dan koperasi desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.