Mentan Amran Sulaiman Izinkan Cabut Izin Beras Fortifikasi Nakal

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan tidak boleh lagi beredar di Indonesia, disertai pencabutan izin usaha terhadap pelaku yang melanggar.

Amran mengatakan dirinya telah menginstruksikan jajarannya di Bapanas agar memperketat pengawasan dan menindak pelanggaran beras fortifikasi, termasuk mencabut izin serta melarang peredaran produk yang terbukti tidak memenuhi ketentuan di Indonesia.

"Kami sudah minta Sestama (Sekretaris Utama Bapanas), Deputi yang baru kami lantik, awasi, tindak. Dan yang sudah melanggar kemarin yang fortifikasi, izinnya dicabut. Tidak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mentan menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi.

Amran menuturkan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap tata niaga beras sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang aman dan sesuai ketentuan.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari menilai pengawasan terhadap beras fortifikasi perlu diperketat karena produk tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan asupan gizi tambahan.

"Saya sangat mendukung sekali apa yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian. Beras fortifikasi yang sudah diedarkan ke masyarakat itu sangat merugikan masyarakat yang memerlukan," ujar Endang.

Endang mengatakan hasil analisis terhadap sejumlah produk menemukan adanya perusahaan yang diduga memalsukan kualitas beras fortifikasi.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena masyarakat berharap beras fortifikasi yang beredar memiliki kualitas sesuai dengan manfaat yang dijanjikan.

"Karena ternyata setelah dianalisa ada beberapa perusahaan yang memalsukan kualitasnya. Nah ini sangat disesalkan karena kita di masyarakat itu sangat mengharapkan bahwa beras-beras fortifikasi itu adalah beras yang berkualitas tinggi, yang mengandung vitamin, antioksidan dan juga keperluan untuk ibu-ibu hamil dan juga stunting anak-anak," katanya.

Karena itu, Endang mendorong pengawasan yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan langsung terhadap tempat-tempat penjualan beras fortifikasi. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

"Saya sangat mendukung bahwa harus ada pengawasan yang ketat dan sidak kepada gerai-gerai yang menjual beras-beras fortifikasi," ujar Endang.

Ia juga meminta pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas, karena praktik tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat.

"Saya kira lebih baik diberi peringatan dan dihukum seberat-beratnya, karena itu sangat merugikan kesehatan masyarakat kita," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara