Bantuan Pangan Disalurkan Agustus, Tiap Keluarga Dapat 30 Kg

Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 997,2.000  ton bantuan pangan beras tahap kedua siap disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Agustus 2026. Setiap keluarga akan menerima alokasi bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk kebutuhan selama tiga bulan yang direncanakan disalurkan secara sekaligus atau one shoot.

Program bantuan pangan beras ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan laju inflasi pangan. Dengan penyaluran hampir satu juta ton beras langsung ke masyarakat, kebutuhan pembelian beras di pasar diharapkan ikut berkurang sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan program bantuan pangan tersebut merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan mulai disalurkan pada Agustus mendatang.

"Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara one shoot atau secara sekaligus pada Agustus mendatang," kata Ketut Astawa saat dikonfirmasi di Medan, di Provinsi Sumatra Utara, Kamis (16/7/2026).

Ketut menjelaskan sebanyak 33,24 juta KPM akan menerima bantuan beras dengan alokasi tiga bulan. Setiap bulan, penerima manfaat memperoleh 10 kilogram beras sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram.

Menurutnya, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal dengan tingkat realisasi mencapai 99,7 persen. Adapun sisa 0,3 persen penyaluran yang belum terealisasi berada di sejumlah wilayah di Papua serta beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi.

Realisasi bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau 33,14 juta KPM. Secara kuantitas, bantuan yang telah tersalurkan mencapai 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng.

Dengan target penyaluran bantuan pangan tahap kedua sebesar 997,2 ribu ton, total bantuan pangan beras yang disalurkan sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 1,66 juta ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 133,83 persen dibandingkan realisasi bantuan pangan pada 2025 yang mencapai 710,78 ribu ton untuk empat bulan alokasi.

Ketut mengatakan pelaksanaan bantuan pangan beras pada 2026 akan berlangsung selama lima bulan alokasi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan program bantuan pangan pada 2025 yang dilaksanakan selama empat bulan alokasi, yakni Juni-Juli dan Oktober-November.

Untuk tahap kedua, pemerintah telah memutuskan penyaluran dilakukan secara sekaligus mulai Agustus 2026. Namun, proses distribusi diperkirakan dapat berlangsung hingga September mengingat adanya tantangan kondisi geografis di sejumlah daerah.

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis. Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," tutur Ketut.

Saat ini, Bapanas masih menunggu hasil reviu Kementerian Keuangan terhadap pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tahap kedua baru dapat diterbitkan setelah anggaran tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang di reviu oleh Kementerian Keuangan. Dan kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," katanya.

Bapanas optimistis penyaluran bantuan pangan beras dalam jumlah besar tersebut akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan nasional. Dengan berkurangnya permintaan beras di pasar dari keluarga penerima manfaat, laju inflasi komoditas beras diharapkan semakin terkendali.

"Bayangkan 33 juta KPM kali tiga bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," papar Ketut.

Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga terus menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta gerakan pangan murah (GPM) guna menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak lagi menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga dalam dua tahun terakhir. Pemerintah juga meminta kepala daerah untuk mengaktifkan pasar murah dengan dukungan Bulog dan ID FOOD guna menjaga stabilitas harga beras, ayam, dan telur sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara