Pemerintah Siapkan Skema Baru Pelunasan Utang Whoosh Rp116 Triliun
Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim./ Dok. KCIC\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah tengah menyiapkan skema pelunasan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang disebut tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelesaian utang proyek kereta cepat tersebut akan dilakukan setelah proses pengalihan aset Whoosh kepada Kementerian Keuangan rampung.
Skema pelunasan utang Whoosh menjadi perhatian publik mengingat nilai kewajiban proyek tersebut mencapai Rp116 triliun. Pemerintah memastikan telah memiliki rancangan penyelesaian utang yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah seluruh proses administrasi selesai dilakukan.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu pelimpahan aset Whoosh yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Danantara.
"Skemanya kami tunggu kapan dikasih [aset Whoosh] ke saya, baru kami beresin. Tapi sudah clear bagaimana cara beresinnya," kata Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen untuk menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat tersebut tanpa harus mengandalkan pembiayaan langsung melalui APBN.
"Tapi enggak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kami di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," ujarnya.
BACA JUGA
Ia menjelaskan, pengalihan aset Whoosh dari Danantara kepada Kementerian Keuangan masih berada dalam tahap penyelesaian administrasi. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menyampaikan laporan lebih lanjut kepada Presiden mengenai langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Masalah pelunasan utang Whoosh selama ini menjadi salah satu sorotan publik karena besarnya nilai pembiayaan proyek yang mencapai Rp116 triliun. Pemerintah pun terus mengupayakan agar penyelesaian kewajiban tersebut tidak mengganggu ruang fiskal negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang proyek kereta cepat tersebut.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo kepada wartawan.
Presiden juga menilai proyek Kereta Cepat Whoosh tidak semata dipandang dari besarnya nilai utang yang harus diselesaikan. Menurutnya, proyek tersebut memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus memangkas waktu perjalanan antardaerah.
Selain itu, keberadaan Whoosh dinilai memberikan manfaat dalam penguasaan teknologi transportasi modern di Indonesia serta menjadi simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok.
Prabowo juga meminta masyarakat untuk tidak memperbesar polemik terkait proyek tersebut karena pemerintah memastikan tidak akan melepaskan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
Dengan disiapkannya skema pelunasan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, pemerintah berharap penyelesaian utang Whoosh dapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengganggu berbagai program prioritas nasional lainnya. Kejelasan skema tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai keberlanjutan pengelolaan proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share