Luhut Bocorkan Rencana Peluncuran Bansos Digital

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan peluncuran nasional sistem bantuan sosial digital atau Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada kuartal IV/2026. Sebelum diterapkan di seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung kesiapan sistem tersebut pada Juli mendatang.

Saat ini, Perlinsos Digital masih memasuki tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota. Sistem yang dikembangkan pemerintah tersebut dirancang untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui integrasi data kependudukan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara mandiri, memverifikasi kelayakan penerimaan bantuan, hingga mengajukan sanggahan apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Sistem ini diharapkan mampu menghilangkan berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat proses manual, data yang tidak mutakhir, maupun pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan.

Luhut mengatakan pemerintah telah menyepakati agenda peninjauan langsung oleh Presiden Prabowo terhadap pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Setelah tahapan uji coba selesai, pemerintah menargetkan implementasi Perlinsos Digital secara nasional pada Oktober atau November 2026. Sistem tersebut nantinya akan diterapkan di 541 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sementara itu, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan bahwa proses pendaftaran dalam Perlinsos Digital dilakukan secara inklusif dengan autentikasi biometrik.

Setelah melakukan pendaftaran, masyarakat akan memperoleh hasil penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Jika permohonan ditolak dan warga merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi riil, sistem menyediakan mekanisme pengajuan sanggahan.

Menurut Andika, transformasi menuju bansos digital dilakukan karena pemerintah masih menemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial, terutama terkait ketepatan sasaran penerima.

Masih terdapat kasus inclusion error, yakni penerima yang sebenarnya tidak berhak namun memperoleh bantuan, serta exclusion error, yaitu warga yang berhak menerima bantuan tetapi belum tercatat dalam sistem.

Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan proyek percontohan Perlinsos Digital di Banyuwangi untuk menguji efektivitas sistem baru tersebut.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclusion error," ujar Andika.

Temuan tersebut menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan sistem Perlinsos Digital sebelum diterapkan secara nasional. Dengan integrasi data, verifikasi real time, pemanfaatan AI, serta mekanisme sanggah yang lebih terbuka, pemerintah berharap penyaluran bansos digital dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.