GovTech Berbasis AI Siap Diluncurkan, Data Bansos Bakal Terintegrasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat pengembangan Government Technology (GovTech) sebagai langkah memperbaiki akurasi data bantuan sosial sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran negara.

Salah satu proyek utama yang tengah disiapkan adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober atau November 2026.

Sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) tersebut akan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga dalam satu ekosistem digital sehingga proses verifikasi penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Perlinsos Digital dibangun di atas fondasi Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure atau DPI) yang telah diperbarui.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial, melakukan verifikasi data, hingga mengajukan sanggahan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan dari berbagai instansi pemerintah akan terhubung dan diverifikasi secara real time. Sistem ini diharapkan mengurangi proses manual yang selama ini berpotensi menimbulkan data usang maupun keputusan yang kurang transparan.

"Kami sudah paham anatomi masalah dalam registrasi berbasis AI. Ini nanti adalah success story atau legacy dari Presiden Prabowo," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6).

Menurut Luhut, manfaat integrasi data melalui GovTech tidak hanya dirasakan pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga berpotensi menekan kebocoran anggaran di berbagai sektor.

"Saya kira ribuan triliun [nilai efisiensi anggaran]. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun," kata Luhut.
Ia mencontohkan penerapan sistem digital yang telah berjalan melalui Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara untuk pengawasan komoditas strategis seperti batu bara dan nikel.

"Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal kembangkan saja," ujarnya.

Luhut mengungkapkan hingga saat ini sekitar 80% sistem GovTech yang digunakan dalam digitalisasi layanan pemerintah telah saling terhubung. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis berhasil diintegrasikan dalam satu ekosistem berbasis AI.

"Saya bilang kepada Presiden bahwa ini akan menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin yang terbaik di dunia. Cina mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada yang mengalahkan kita," ujar Luhut dalam Indonesia Ethical AI Summit.

Sejumlah platform yang telah masuk dalam ekosistem tersebut antara lain Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, hingga INAku.

Bansos Lebih Tepat

Selain memperbaiki tata kelola anggaran, integrasi data melalui GovTech juga diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Menurut Luhut, data yang terhubung memungkinkan pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat sehingga bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Misalnya untuk bansos, kalau on target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau diberikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas," jelasnya.

Ia menambahkan, integrasi data juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan jumlah wajib pajak, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Sedangkan, peluncuran nasional Perlinsos Digital ditargetkan menjangkau 541 kabupaten/kota. "Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen," kata Luhut.

Saat ini, uji coba sistem telah berjalan di 42 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan proses pendaftaran masyarakat di daerah percontohan tersebut dapat selesai pada akhir Juli 2026.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital pada awal Juli 2026 di salah satu daerah yang tengah menjalankan program tersebut.

"[Terkait] schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk [memantau langsung di tanggal] 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih [untuk dilakukan peninjauan]," kata Luhut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan digitalisasi Perlinsos dirancang agar masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak terlewat dalam proses pendataan maupun verifikasi.

"Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Fifi.

Karena itu, masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial diimbau segera mendaftarkan diri dalam sistem Perlinsos Digital agar data yang dimiliki pemerintah semakin akurat dan bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi riil di lapangan.

Di sisi lain, DEN juga tengah menyiapkan program brain factory untuk memperkuat ekosistem talenta AI nasional. Program tersebut ditujukan untuk menjaring generasi muda berprestasi agar memperoleh pembinaan khusus dan jalur pendidikan yang lebih cepat dalam mendukung transformasi digital nasional.

“Saya bilang kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pilih saja sejumlah universitas untuk dikembangkan menjadi world class university dengan fokus riset masing-masing. Misalnya, UGM fokus pada bidang apa, ITB atau UI fokus pada bidang apa, dan seterusnya,” ujar Luhut.

Ia menilai bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia pada 2040 harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi menuju negara berpendapatan tinggi dengan dukungan teknologi AI.

PERLINSOS DIGITAL SIAP MELUNCUR

Pemerintah menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) diluncurkan secara nasional pada Oktober–November 2026. Sistem ini merupakan salah satu bagian dari penerapan Government Technology (GovTech). Perlinsos digital dirancang untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial agar lebih akurat, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat.

Apa Itu Perlinsos Digital?
Sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia
Dibangun berbasis Infrastruktur Publik Digital (DPI)
Menghubungkan data KTP, Kartu Keluarga, dan data penerima bantuan dalam satu platform
Menjadi basis data tunggal program bantuan sosial

Manfaat bagi Masyarakat
Bantuan sosial lebih tepat sasaran
Mengurangi kesalahan data penerima
Mempermudah akses layanan bantuan
Meminimalkan kendala administrasi kependudukan
Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data

Tahap Uji Coba
Dilaksanakan di 42 kabupaten/kota
Target pendaftaran masyarakat selesai pada Juli 2026
Ditargetkan mencakup sekitar 35 juta penduduk

Target Peluncuran
Diluncurkan nasional pada Oktober–November 2026
Menjangkau 541 kabupaten/kota
Tingkat kesiapan daerah ditargetkan mencapai 80%-90%
Implementasi penuh ditargetkan selesai akhir 2026

Sumber: Dewan Ekonomi Nasional (DEN)/Antara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.