Inggris Izinkan AS Pakai Pangkalannya untuk Serang Wilayah Iran

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Inggris resmi memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya guna melancarkan serangan terhadap Iran demi mengamankan jalur perdagangan di Selat Hormuz. Kantor Perdana Menteri Downing Street menegaskan bahwa perluasan target operasi ini dilakukan atas dasar pertahanan diri kolektif meskipun Inggris tidak akan terlibat langsung dalam serangan.

Dilansir BBC pada Sabtu (21/3/2026), Kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street menyatakan para menteri telah menyetujui perluasan target operasi guna membantu melindungi kapal-kapal yang melintasi jalur pengiriman minyak vital tersebut, dengan dasar pertahanan diri kolektif.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer hanya mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan tersebut untuk operasi defensif guna mencegah Iran menembakkan rudal yang dapat membahayakan kepentingan atau warga Inggris. Adapun pangkalan Inggris yang digunakan AS dalam operasi tersebut antara lain RAF Fairford di Gloucestershire dan pangkalan militer di Diego Garcia di Kepulauan Chagos.

Presiden AS Donald Trump menilai Inggris seharusnya bertindak lebih cepat dalam memberikan izin tersebut.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai langkah Starmer justru membahayakan nyawa warga Inggris. Sementara itu, Iran dilaporkan menembakkan dua rudal balistik ke arah pangkalan gabungan AS–Inggris di Diego Garcia, bagian dari Kepulauan Chagos di Samudra Hindia. Namun, tidak ada rudal yang mengenai pangkalan tersebut.

Laporan The Wall Street Journal dan CNN yang mengutip pejabat AS menyebut satu rudal gagal saat penerbangan, sementara rudal lainnya berhasil dicegat kapal perang AS. Waktu peluncuran rudal tersebut tidak dijelaskan, sementara militer AS menolak memberikan komentar.

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa negara itu tidak akan terlibat langsung dalam serangan AS. Downing Street menyatakan prinsip pendekatan Inggris terhadap konflik tetap tidak berubah. Keputusan tersebut memicu kritik dari kalangan oposisi.

Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut kebijakan tersebut sebagai “U-turn terbesar” dalam unggahannya di media sosial X. Juru bicara urusan luar negeri Partai Liberal Demokrat Calum Miller menilai keputusan pemerintah menunjukkan Inggris semakin terseret dalam kebijakan Trump.

Dia juga mendesak Starmer agar mengizinkan parlemen memberikan suara terkait dengan kesepakatan penggunaan pangkalan Inggris oleh AS.

Sementara itu, pemimpin Partai Hijau Inggris dan Wales, Zack Polanski menyebut langkah tersebut sebagai eskalasi yang mengkhawatirkan dan menilai anggota parlemen harus diberi kesempatan untuk memberikan suara terkait keterlibatan Inggris.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.