Kemenkum Blokir Akses SABH FFI, Ini Alasannya
Kemenkum memblokir sementara akses SABH FFI untuk mencegah perubahan kepengurusan hingga KLB dan keputusan resmi PSSI.
Presiden Prabowo menegaskan bantuan penanganan bencana di Sumatra harus disalurkan lewat mekanisme resmi, transparan, dan tanpa kepentingan. /Antara.
Harianjogja.com, ACEH TAMIANG—Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan bencana di Sumatra. Namun, seluruh bantuan harus disalurkan melalui mekanisme resmi, transparan, dan tanpa kepentingan apa pun.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 unit hunian bagi korban bencana yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Prabowo mengatakan setiap bentuk bantuan dari masyarakat, komunitas, hingga diaspora daerah harus terlebih dahulu dilaporkan kepada pemerintah agar dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran.
“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas. Silakan bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah yang akan menyalurkan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, mekanisme resmi diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah tidak ingin penyaluran bantuan justru memicu masalah akibat prosedur yang tidak jelas.
Ia mencontohkan, bantuan bisa datang dari berbagai pihak, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri yang merasa terpanggil untuk membantu daerah terdampak bencana.
Seluruh bantuan tersebut, lanjut Prabowo, akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan, apabila memungkinkan, pemerintah dapat membuka rekening khusus bantuan pascabencana agar penyaluran bantuan lebih terarah dan tetap berada dalam pengawasan.
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa bantuan harus diberikan secara tulus dan ikhlas, tanpa disertai kepentingan atau tuntutan tertentu di kemudian hari.
“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan harus ikhlas. Karena kita pernah mengalami, dibantu-bantu, tapi ujungnya ada juga yang menagih,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkum memblokir sementara akses SABH FFI untuk mencegah perubahan kepengurusan hingga KLB dan keputusan resmi PSSI.
PAD Sleman 2026 ditargetkan Rp1,716 triliun. Namun, realisasi BPHTB baru sekitar Rp300 miliar dari target Rp400 miliar.
Cek 20 rute Trans Jogja 2026, lengkap dengan daftar halte, tarif mulai Rp500, jam operasional, dan cara pembayaran.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 17 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
SIM Keliling Bantul Selasa 17 November 2026 hadir di MPP Kompleks Pemda 2 Manding. Cek jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM.
MAN 2 Bantul menjadi lokasi pertama uji coba MBG prasmanan. Penerapan awal melibatkan dua kelas dan dijadwalkan bergilir hingga Desember 2026.