10 Poin Pesan Prabowo di Sidang Kabinet, Soroti Ekonomi hingga MBG

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), untuk mengevaluasi perjalanan 20 bulan pertama pemerintahannya. Dalam pidato yang berlangsung hampir dua jam, Presiden tidak hanya memaparkan capaian, tetapi juga menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang akan menjadi fokus pemerintah ke depan.

Berbeda dengan penyampaian yang berisi daftar program, Prabowo membangun narasi mengenai upaya pemerintah menutup kebocoran ekonomi nasional sekaligus memperkuat konsep negara kesejahteraan melalui berbagai kebijakan strategis.

1. Kebocoran Ekonomi Disebut Menjadi Persoalan Utama

Pada bagian awal pidato, Prabowo menyampaikan bahwa salah satu persoalan mendasar yang menghambat kemajuan Indonesia adalah kebocoran ekonomi melalui praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan.

Presiden menyebut nilai kebocoran tersebut mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun berdasarkan data lembaga internasional. Menurutnya, persoalan itu lebih besar dibanding sekadar isu fiskal maupun efisiensi anggaran.

Prabowo juga menilai Indonesia selama puluhan tahun kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam akibat praktik manipulasi perdagangan internasional.

2. Negara Dinilai Harus Lebih Kuat Menguasai Sektor Strategis

Persoalan kebocoran ekonomi kemudian dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan cabang produksi penting dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prabowo, prinsip tersebut menjadi dasar lahirnya sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pembentukan Danantara, sistem ekspor satu pintu, dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

3. MBG Disebut Sebagai Investasi Negara

Prabowo kembali mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini mendapat kritik.

Menurutnya, perhatian terhadap kebocoran ekonomi seharusnya lebih besar dibanding kritik terhadap MBG. Presiden menegaskan negara memiliki kewajiban memberi makan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai implementasi Pasal 34 UUD 1945 mengenai pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

4. Danantara Diklaim Menjadi Warisan Jangka Panjang

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pembentukan Danantara sebagai salah satu pencapaian terbesar pemerintahannya.

Ia mengklaim Indonesia kini memiliki sovereign wealth fund dengan nilai aset lebih dari US$1 triliun. Selain itu, pemerintah disebut tengah melakukan konsolidasi BUMN dari 1.077 entitas menjadi target maksimal 350 entitas untuk menghemat biaya operasional hingga puluhan triliun rupiah.

5. Ekspor Satu Pintu untuk Menutup Kebocoran

Presiden juga mengulas pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai instrumen pengawasan ekspor nasional.

Menurutnya, sistem ekspor satu pintu memungkinkan pemerintah mengetahui volume ekspor, harga riil, serta devisa yang kembali ke Indonesia. Prabowo mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini disebut mengalami selisih harga cukup besar akibat praktik manipulasi kontrak.

Ia mengklaim selisih harga tersebut mulai menyempit setelah PT DSI mulai beroperasi.

6. Indonesia Ditegaskan Menganut Konsep Welfare State

Prabowo menegaskan Indonesia sedang membangun konsep welfare state atau negara kesejahteraan.

Dalam pidatonya, Presiden memaparkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), subsidi energi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi pupuk, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjangkau puluhan juta masyarakat.

7. Digitalisasi Menjadi Fokus Reformasi Birokrasi

Selain sektor ekonomi, Prabowo menyoroti pentingnya digitalisasi pemerintahan.

Ia meminta seluruh data bantuan sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan diintegrasikan dalam satu sistem untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus mengurangi birokrasi berlapis.

Target akhirnya adalah mewujudkan pemerintahan digital berkelas dunia.

8. Koperasi Desa Merah Putih untuk Pangkas Rantai Distribusi

Prabowo menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa.

Menurutnya, koperasi diposisikan sebagai instrumen negara untuk memangkas rantai distribusi yang dinilai terlalu panjang sehingga margin perdagangan dapat kembali dinikmati petani dan konsumen.

Jaringan koperasi tersebut juga disebut akan dimanfaatkan untuk membantu pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok hingga tingkat desa.

9. Deregulasi dan Efisiensi Birokrasi Dilanjutkan

Meski menampilkan sejumlah capaian, Prabowo mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan berupa banyaknya regulasi dan birokrasi yang dinilai rumit.

Karena itu, pemerintah akan melanjutkan agenda deregulasi, penyederhanaan aturan, serta penerapan GovTech dan Single National Identity sebagai bagian dari reformasi administrasi negara.

10. Menjadi Kerangka Komunikasi Menjelang HUT Ke-81 RI

Di penghujung pidato, Prabowo memperlihatkan arah komunikasi politik pemerintah menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia.

Presiden berupaya membangun narasi bahwa kebijakan seperti Danantara, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi pemerintahan, hingga Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari satu desain besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Prabowo juga mengajak seluruh jajaran kabinet untuk tidak hanya melihat berbagai kekurangan, tetapi turut mengakui capaian yang telah diraih selama 20 bulan pertama pemerintahan sembari menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis