Belanja APBN Kuartal IV 2026 Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun
Menkeu Suahasil Nazara memperkirakan belanja APBN kuartal IV 2026 mencapai Rp1.300 triliun untuk mendorong ekonomi dan menjaga layanan publik.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan, energi, dan perekonomian sebagai bagian dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. Antara/Galih Pradipta
Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih rendahnya gaji guru di Indonesia di tengah berbagai tantangan kesejahteraan masyarakat yang masih dihadapi pemerintah. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan ialah kebocoran ekonomi nasional yang menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam jumlah besar selama bertahun-tahun.
Persoalan tersebut dinilai berdampak pada kemampuan negara dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, hingga mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Pemerintah pun menempatkan penyelesaian berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari mandat yang diberikan oleh masyarakat.
Presiden Prabowo menyampaikan seluruh pihak memahami masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal.
"Kita paham, seluruh bangsa paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham ini semua masalah kita paham," kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Presiden, berbagai persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ia menegaskan mandat yang diberikan masyarakat kepada pemerintah adalah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Prabowo mengaku baru memahami besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah setelah memimpin pemerintahan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kebocoran ekonomi nasional dalam jumlah besar yang dinilai merugikan negara.
Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan Indonesia tidak memperoleh manfaat ekonomi yang semestinya dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
"Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun," kata Prabowo.
Ia menilai kebocoran kekayaan negara tidak boleh dibiarkan terus berlangsung karena akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Presiden mencontohkan, kemampuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pengelolaan sumber daya yang dimiliki Indonesia.
"Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 18 bulan pertama masa pemerintahan. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi modal untuk terus melakukan perbaikan di berbagai sektor.
Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun digelar sebagai forum evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih menjelang pidato kenegaraan Presiden pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, sidang tersebut juga membahas berbagai capaian dan tantangan di bidang ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus pembangunan nasional pada periode pemerintahan saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Suahasil Nazara memperkirakan belanja APBN kuartal IV 2026 mencapai Rp1.300 triliun untuk mendorong ekonomi dan menjaga layanan publik.
Pemerintah mengombinasikan modifikasi cuaca, dry ice, dan NaCl untuk menangani karhutla. Simak hasil operasi di Sumatra dan Kalimantan.
Polda DIY menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di Malioboro, Abu Bakar Ali, dan Titik Nol Kilometer untuk mengantisipasi kemacetan akibat aksi mahasiswa.
KT Laras Asri di Warungboto, Jogja, mengandalkan selada hidroponik di tengah keterbatasan lahan dan meraih Juara II lomba tingkat DIY.
Polda DIY menyiapkan pengamanan berlapis untuk lima agenda penyampaian aspirasi mahasiswa pada Selasa (20/10/2026) di sejumlah titik.
Mahasiswa dari HMI, UGM, dan UII menggelar aksi di DPRD DIY, menuntut evaluasi MBG, KDMP, penanganan karhutla, hingga pelanggaran HAM.