Guru Bisa Adukan Masalah MBG ke BGN, Ini Kanal Resminya
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.
Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek jalan tol IKN (1/11 - 2023) - Foto: BPMI Setpres.
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hampir dua kali lipat lebih baik dari udara di Kota Melbourne dan Kota Paris.
"Tadi pagi, saya membandingkan indeks kualitas udara di Jakarta, Singapura, Melbourne, Paris, dan di Nusantara," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda groundbreaking pembangunan gedung Bank BTN IKN, Rabu (5/6/2024), diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Kepala Negara mengatakan indeks kualitas udara di Melbourne dan Paris, masing-masing berada pada angka 38 dari standar udara yang baik pada rentang 0-50. Sementara indikator kualitas udara di Singapura berada pada angka 44.
"Di Ibu Kota Nusantara, belum diukur. Tetapi saya meyakini, pasti di sekitar 20-an," katanya.
BACA JUGA: Pagi Ini Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia Urutan Ketiga
Dalam kesempatan itu, Presiden juga membandingkan kualitas udara di Jakarta pada kurun waktu yang sama, mencapai 176.
"Di Jakarta jauh sekali dari standar itu. Saya kira bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Bodetabek," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.
Profil Dewi Astutik, sosok yang dikaitkan dengan jaringan narkoba Segitiga Emas dan kasus penyelundupan 2 ton sabu.
Pelajar SMP di Bantul dibekali kecakapan digital untuk menghadapi FOMO, cyberbullying, hoaks, dan risiko penggunaan layar berlebihan.
Empat anak Michael Bambang Hartono menerima warisan saham senilai sedikitnya US$2,93 miliar dari perusahaan induk keluarga Hartono.
Perizinan training ground PSS Sleman disebut sudah lengkap. Pemkab Sleman kini tinggal menunggu persetujuan Kementerian ATR.
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.